Sebelum membahas faktopr pendorong lahirnya pergerakan nasional Indonesia dan perkembangannya, terlebih dahulu lihat ciri khas perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908.
Sebelum 1908:
· Dipimpin Raja atau bangsawan dan tokoh agama
· Bersifat kedaerahan (lokal)
· Perjuangan dilakukan secara fisik (bersenjata)
· Terfokus pada pemimpin kharismatik
· Bersifat reaktif dan spontan
Sesudah 1908:
· Dipimpin dan digerakkan oleh kaum pelopor
· Bersifat nasional dan telah ada kerja sama antar daerah
· Diplomasi dengan menggunakan cara-cara modern seperti media, perundingan, lobi, mogok, dan sebagainya
· Memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi
· Memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia merdeka.
1. Ciri Perjuangan Melawan Kolonialisme setelah Tahun 1908
Sebelum lahirnya kesadaran nasional, perjuangan melawan Belanda dipelopori raja, bangsawan, ataupun tokoh agama. Setelah tahun 1908, perjuangan melawan kolonialisme dimotori kaum terpelajar melalui organisasi-organisasi pergerakan. Sebagian dari kaum terpelajar ini memang berasal dari golongan bangsawan, namun mereka adalah orang-orang terdidik dan terpelajar.
A. Dipimpin dan digerakkan oleh kaum terpelajar
Sebelum lahirnya kesadaran nasional, perjuangan melawan Belanda dipelopori raja, bangsawan, ataupun tokoh agama. Setelah 1908, perjuangan melawan kolonialisme dimotori kaum terpelajar melalui organisasi-organisasi pergerakan.
Sebagian dari kaum terpelajar ini memang berasal dari golongan bangsawan, namun mereka adalah orang-orang terdidik dan terpelajar. Munculnya kaum terdidik dan terpelajar pada masa ini tidak terlepas dari Politik Etis pemerintah Belanda. Semula dimaksudkan untuk memperoleh tenaga kerja murah, Pendidikan yang diselenggarakan bagi kaum pribumi pada awal abad ke-20 justru melahirkan golongan cendekiawan yang menjadi penggerak perjuangan melawan kolonialisme. Mereka itu antara lain dr. Sutomo, Suwardi Suryaningrat, Soekarno, Moh. Hatta, dan Sjahrir.
Organisasi-organisasi pergerakan itu memiliki karakteristik masing-masing; ada yang bersikap kooperatif-moderat dan ada pula yang bersikap nonkooperatif-radikal.
B. Bersifat nasional
Setelah tahun 1908, hampir seluruh Nusantara menjadi satu kesatuan dalam politik, hukum, pemerintahan, dan berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Hal ini memang merupakan cita-cita besar Belanda melalui Pax Netherlandica-nya.
Keberhasilan Pax Netherlandica itu justru mampu menyatukan rakyat Indonesia dalam satu perasaan senasib-sepenanggungan. Penderitaan yang dialami satu daerah hal inilah yang menumbuhkan rasa persatuan dan yang pada akhirnya melahirkan kesadaran sebagai satu bangsa atau kesadaran berbangsa. Satu identitas
Kesadaran berbangsa ini tidak terlepas dari peran kaum terpelajar. Salah satu faktor yang memungkinkan terjadinya hubungan antarcendekiawan dari berbagai daerah adalah pendidikan.
C. Perjuangan menggunakan jalur organisasi
Umumnya perjuangan melawan kolonialisme setelah tahun 1908 dilakukan dengan menggunakan jalur organisasi. Di sini, para tokoh perjuangan menggunakan cara-cara modern, seperti diplomasi, kampanye lewat media atau pers, rapat akbar, dan pada tingkat yang paling ekstrem menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial.
Penggunaan jalur organisasi dilatarbelakangi kesadaran bahwa bangsa Indonesia tidak sanggup menandingi kekuatan keuangan, persenjataan, serta organisasi politik-militer Belanda. Penggunaan media massa untuk menyuarakan aspirasi dianggap sebagai bagian dari upaya persuasi dan diplomasi itu. Melalui media-media massa itu, para aktivis organisasi pergerakan melakukan kritik serta agitasi menentang berbagai kebijakan pemerintah kolonial Belanda.
D. Memiliki organisasi yang memungkinkan adanya kaderisasi
Sebelum lahirnya kesadaran nasional, perjuangan melawan Belanda umumnya bergantung pada satu atau dua tokoh yang dianggap kharismatis. Tokoh-tokoh itu umumnya berasal dari lingkungan istana (raja/bangsawan) ataupun dari kalangan ulama. Akibatnya, ketika sang tokoh wafat atau diasingkan, perlawanan pun berhenti. Setelah tahun 1908, perlawanan bergantung pada organisasi-organisasi pergerakan dengan system kaderisasi yang rapi. Dengan demikian, keberlangsungan Gerakan terjaga.
E. Memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia yang merdeka
Perjuangan sebelum 1908 bertujuan membebaskan daerah masing-masing dari penguasaan Belanda. Seiring munculnya kesadaran nasional atau kesadaran berbangsa, perjuangan setelah 1908 melalui organisasi-organisasi pergerakan diarahkan pada satu visi dan misi yang jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia.
2. Faktor Pendorong Lahirnya Organisasi Pergerakan Nasional
A. Faktor internal
I. Kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan (kolonialisme)
Penindasan, kekejaman, eksploitasi, dan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial terhadap bangsa Indonesia, misalnya, telah menimbulkan kebencian dan ketidakpuasan rakyat, yang kemudian memicu perlawanan terhadap penjajah.
II. Munculnya kaum terpelajar
Golongan elite bangsa kita ini seperti Soekarno, Moh. Hatta, Agus Salim, Tan Malaka, Ki Hajar Dewantara berkesempatan mengenyam pendidikan modern. Di lembaga pendidikan modern itu, mereka mempelajari banyak hal termasuk ide-ide Pencerahan (Aufklarung), yang sebelumnya memicu terjadinya transformasi sosial-politik-ekonomi di Barat. Ide Pencerahan menekankan gagasan seperti otonomi, kebebasan, demokrasi, antiperbudakan, kesamaan hak dan martabat, dan sebagainya. Diilhami pengetahuan yang luas serta dibarengi pengalaman penderitaan sesama anak bangsa, para tokoh bangsa ini memelopori lahirnya organisasi-organisasi pergerakan dengan tujuan yang sama, yaitu Indonesia yang merdeka.
III. Tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau
Di kalangan aktivis pergerakan pada masa itu, muncul kesadaran bahwa pada masa lampau Nusantara pernah mengalami masa kejayaan, terutama pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Wilayah kekuasaan kedua kerajaan ini bahkan melampaui Nusantara, yaitu dari Selat Malaka sampai ke Tanah Genting Kra di Thailand. Hal ini membangkitkan perasaan harga diri dan kepercayaan diri bahwa kita pun dapat membangun bangsa yang besar dengan kekuatan sendiri seperti pada masa-masa kerajaan besar itu.
B. Faktor eksternal
Faktor eksternal yang ikut mendorong bangkitnya semangat nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia adalah:
a) Kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain
Di Asia-Afrika seperti Cina, India, Filipina, Turki, dan Mesir membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menikmati kesuksesan yang sama, yaitu kemerdekaan.
b) Kemenangan Jepang atas Rusia
Dalam perang tahun 1905 menyadarkan bangsa Indonesia bahwa bangsa Barat bukanlah bangsa yang superior karena dapat dikalahkan oleh bangsa Asia.
c) Masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika
Seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme, yang membangkitkan motivasi golongan terpelajar untuk berjuang merebut kebebasan dari belenggu penjajahan.Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia Perkembangan nasionalisme Indonesia sejak Budi Utomo hingga kemerdekaan dapat dibagi dalam periode-periode sebagai berikut.
3. Perkembangan Pergerakan Nasional Indonesia
Perkembangan nasionalisme Indonesia sejak Budi Utomo hingga kemerdekaan dapat dibagi dalam periode sebagai berikut
A. Periode Awal Perkembangan
Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Sifat gerakannya moderat dan kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Beberapa organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah.
1) Budi Utomo (BU)
Didirikan pada 20 Mei 1908, Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang memberikan inspirasi kepada kaum nasionalis lainnya untuk berjuang dengan basis organisasi modern. Oleh karena itu, tanggal kelahiran organisasi ini, yaitu tanggal 20 Mei, digunakan untuk memperingati hari kebangkitan nasional.
Organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Soedirohoesodo (1857-1917), tamatan sekolah dokter pribumi School Tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) di Jakarta, ia mendirikan Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908.
Tujuan BU adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan, dengan bidang: (1) pengajaran; (2) pertanian, peternakan, dan perdagangan; (3) teknik dan industri, dan (4) kebudayaan. Maka, dilihat dari tujuannya, Organisasi ini bersifat nonpolitik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda.
BU mengadakan kongres pertamanya di Yogyakarta pada tanggal 3-5 Oktober 1908. Selain mempertegas posisinya sebagai sebuah gerakan sosial-budaya dan bukan gerakan politik, kongres juga memutuskan hal-hal lain sebagai berikut.
· Ruang gerak terbatas pada daerah Jawa dan Madura.
· Memilih R.T. Tirtokusumo, mantan Bupati Karanganyar sebagai ketua.
· Yogyakarta menjadi pusat organisasi.
Salah satu faktor yang ikut meredupkan pengaruh BU adalah berdirinya Sarekat Islam pada tahun 1912. Dalam anggaran dasarnya, Sl tidak berpolitik. Namun, dalam praktiknya SI ikut bersuara lantang menentang praktik ketidakadilan serta penindasan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial. Hal ini mengundang simpati yang luas dari masyarakat. SI semakin populer, dan pada saat yang sama BU mengalami kemunduran.
2) Sarekat Islam (SI)
Sarekat Islam merupakan gerakan nasionalis, demokratis, dan ekonomis serta berasaskan Islam dengan haluan kooperatif. Organisasi didirikan oleh H. Samanhudi pada tahun 1911 dengan nama awal berdirinya Sarekat Dagang Islam. H. Samanhudi adalah seorang pedagang batik dari Laweyan Solo.
Organisasi SDI didasarkan pada dua hal, yakni: (1) agama, yaitu agama Islam; (2) ekonomi, yakni memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing seperti pedagang Tionghoa dan India.
Atas usul HOS Cokroaminoto, pada tanggal 10 September 1912 kata dagang dalam SDI dihilangkan sehingga hanya menjadi Sarekat Islam saja. Hal ini dimaksudkan agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan saja, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya. Nama dan visi baru itu tercermin dalam Akte Notaris yang dibuat pada tanggal 10 September 1912. Dalam akta notaris tersebut disebutkan tujuan Sl sebagai berikut.
· Memajukan perdagangan,
· Membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha (permodalan),
· Memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi,
· Memajukan kehidupan agama Islam.
Pada tahun 1913, organisasi ini melaksanakan kongres pertamanya di Surabaya. Dalam kongres tersebut diputuskan hal-hal sebagai berikut.
· Sl bukan merupakan partai politik.
· Sl tidak bermaksud melawan pemerintah Belanda.
· HOS Cokroaminoto dipilih sebagai ketua SI dan menetapkan Surabaya sebagai pusat organisasi.
Keanggotaan Sl terbuka untuk semua lapisan masyarakat yang beragama Islam. Di bawah H.O.S. Cokroaminoto, SI mengalami perkembangan pesat. Selain di Surabaya yang menjadi pusatnya, cabang-cabang lain juga didirikan di kota-kota lain seperti Solo, Semarang, dan Cirebon. Arah perjuangannya pun diperjelas, yaitu memperkuat basis ekonomi rakyat agar kaum pribumi lebih mampu bersaing dan bebas dari ketergantungan ekonomi terhadap bangsa-bangsa asing.
Pada tahun 1915, Sentral Sarekat Islam (SSI) dibentuk dan berkedudukan di Surabaya. SSI adalah badan induk yang bertugas mengkoordinasikan serta memajukan organisasi SI daerah. SSI terlepas dari kenyataan bahwa organisasi SI daerah semakin banyak berkedudukan seperti pengurus besar Sl. Pembentukan SSI tidak terlepas dari kenyataan bahwa organisasi SI daerah semakin banyak dan karena itu perlu ada sebuah badan induk.
Pada tanggal 17-24 Juni 1916 diadakan kongres SI nasional pertama di Bandung, yang dihadiri oleh 80 SI lokal dengan anggota yang telah mencapai 360.000 orang anggota.
Dalam kongres tersebut disepakati istilah "nasional". Artinya, SI menganggap perlunya semua suku bangsa di Indonesia ini bersatu dan membentuk satu persatuan bangsa, yaitu bangsa Indonesia.
Setelah pemerintah colonial memperbolehkan berdirinya partai politik, Sl berubah menjadi partai politik. Sikap kritis Sl terhadap praktik kapitalisme serta komitmennya memperjuangkan rakyat kecil menarik perhatian Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV) yang berhaluan marxis-komunis. Organisasi pimpinan Sneevliet (Belanda) ini kemudian menyusup ke Sl, di mana dua anggota Sl yang militant dan berbakat berhasil direkrut, yaitu Semaun dan Darsono. Kelak, bergabung juga Tan Malaka dan Alimin.
Awalnya, pimpinan SI tidak menaruh curiga karena menganggap garis dasar perjuangan SI dan ISDV sama. Dalam perkembangan selanjutnya, anggota ISDV di Sl gencar melancarkan kritik terhadap Sl. Mereka mengkritik sikap SI yang kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda serta keikutsertaan SI dalam kampanye Indie weerbaar (pertahanan Hindia). Maka, dengan hadirnya ISDV, muncul dua kubu dalam Sl:
Kubu nasionalis religius atau SI Putih, dengan asas perjuangan Islam di bawah pimpinan Cokroaminoto.
Kubu ekonomi-dogmatis yang dikenal dengan nama SI Merah, dengan haluan sosialis kiri (komunisme) di bawah pimpinan Semaun dan Darsono.
Demi menegakkan disiplin organisasi, Semaun dan semua pengurus yang berhaluan kiri kemudian dikeluarkan dari keanggotaan Sl. Mereka mendirikan Perserikatan Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1920, yang kemudian dan diubah lagi namanya menjadi Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924.
Dalam kongres Sl pada bulan Februari 1923 di Madiun, Sarekat Islam mengganti namanya menjadi Partai Sarekat Islam (PSI). Pergantian nama dilakukan karena adanya anggapan bahwa ikatan dalam SI lemah. Perpecahan dalam PGKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh) yang didirikan pada tahun 1919 dianggap mencerminkan hal tersebut. Selanjutnya, dalam kongresnya pada tahun 1926, PSI menerapkan politik hijrah atau bersikap nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial, dengan alasan pemerintah kolonial mengabaikan hak-hak pribumi. Karena perubahan garis politik ini, Cokroaminoto menyatakan menolak ketika diangkat menjadi anggota Volksraad pada tahun 1927. PSI berganti nama lagi menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia (PSI) pada tahun 1929.
Pada tahun 1930, PSII mengalami kemerosotan karena terpecah menjadi tiga partai: PSII Kartosuwiryo, PSII Abikusno, dan PSII. Aktivitas partai ini terhenti sejak pendudukan Jepang.
3) Muhammadiyah
Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Asas perjuangannya ialah Islam dan kebangsaan Indonesia, sifatnya nonpolitik dan kooperatif.
Muhammadiyah bergerak di bidang keagamaan, Pendidikan dan sosial, menuju kepada tercapainya kebahagiaan lahir-batin. Tujuan Muhammadiyah adalah sebagai berikut.
· Memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam.
· Mengembangkan pengetahuan ilmu agama dan cara-cara hidup menurut agama Islam.
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah adalah sebagai berikut.
· Mendirikan sekolah-sekolah yang berdasarkan agama Islam, dari TK sampai dengan Perguruan Tinggi.
· Mendirikan poliklinik-poliklinik, rumah sakit, rumah yatim, masjid, dan sebagainya.
· Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan keagamaan.
Pada masa kepemimpinan Ahmad Dahlan (1912-1923), pengaruh Muhammadiyah terbatas di karesidenan-karesidenan seperti Yogyakarta, Surakarta, Pekalongan, dan Pekajangan, daerah Pekalongan sekarang. Selain Yogya, cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di kota-kota tersebut pada tahun 1922.
Pada tahun 1925, Abdul Karim Amrullah (HAMKA) membawa Muhammadiyah ke Sumatera Barat dengan membuka cabang di Sungai Batang, Agam. Dalam waktu relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah menyebar ke seluruh Tanah Minang itu. Dari daerah ini, Muhammadiyah kemudian bergerak ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia.
Organisasi ini bersifat nonpolitik dan kooperatif. Sementara itu, dalam gerakan sosialnya, organisasi ini sangat mendukung perjuangan meraih kemerdekaan. Selain itu, perannya dalam menumbuhkan kesadaran bangsa tentang pentingnya kemajuan dalam pendidikan dan kemerdekaan juga sangat besar.
B. Periode Nasionalisme Politik
Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia mulai bergerak dalam bidang politik untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Indische Partij, Gerakan Pemuda, dan Gerakan Perempuan.
1) Indische Partij (IP)
Indische Partij (IP) didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh Tiga Serangkai, yakni Douwes Dekker (Setyabudi Danudirjo), dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Organisasi ini secara terang-terangan mengkritik pemerintah Belanda dan menuntut kemerdekaan Indonesia.
Cita-cita IP ini disebarluaskan melalui surat kabar De Expres, dengan semboyan Indische los van Holland, yang berarti Indonesia bebas dari Belanda, dan Indie voor Indiers, yang berarti Hindia untuk orang Hindia. Seluruh anggotanya menyebut diri Indiers, orang Indonesia. IP memperkenalkan paham kebangsaan yang disebut dengan Indische Nationalism atau Nasionalisme Hindia yang tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat.
Adapun program kerja IP adalah:
· Menyerapkan cita-cita nasional Hindia (Indonesia).
· Memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintahan maupun kemasyarakatan.
· Memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan yang lain.
· Memperbesar pengaruh pro-Hindia di pemerintahan.
· Mendapatkan kesamaan hak bagi semua orang Hindia.
· Dalam hal pengajaran, kegunaannya harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia dan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.
Kritik yang terlalu keras membuat gerak-gerik para pemimpinnya diawasi ketat oleh pemerintah Belanda. Belanda pun menolak permohonan organisasi ini untuk memperoleh status badan hukum. Kecemasan Belanda terhadap organisasi ini mencapai puncaknya ketika ketiga pemimpin ini ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda pada tahun 1913. Belanda beralasan, organisasi ini bersifat politik serta mengganggu ketertiban umum.
Pada tahun 1913, pemerintah Belanda menyatakan organisasi ini sebagai organisasi terlarang. Organisasi ini kemudian berganti nama menjadi partai Insulinde, dengan asas membina semangat nasionalisme dengan memperkuat persatuan bangsa. "Insulinde" tidak berumur panjang, dan pada tahun 1919 berubah lagi menjadi National Indische Partij (NIP).
Pada tahun 1914, Cipto Mangunkusumo dikembalikan ke Indonesia karena sakit, sedangkan Suwardi Suryaningrat dan Douwes Dekker baru dikembalikan pada tahun 1919. Douwes Dekker tetap terjun ke dunia politik dan Suwardi Suryaningrat terjun ke dunia pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa.
2) Gerakan Pemuda
Gerakan pemuda tumbuh dan berkembang secara mandiri di berbagai daerah di Indonesia. Mula-mula dibentuk sebagai sebuah gerakan solidaritas yang bersifat informal, Gerakan pemuda ini kemudian menjelma menjadi sebuah Gerakan politik atau gerakan kebangsaan dengan cita-cita Indonesia merdeka dan maju.
Gerakan pemuda yang muncul pertama kali adalah Trikoro Dharmo (TK). Organisasi pemuda ini didirikan oleh R. Satiman Wiryosanjoyo, dkk.. di gedung STOVIA Jakarta pada tahun 1915. Trokoro Dharmo merupakan cikal-bakal Jong Java. TK memiliki tiga visi mulia, yaitu: sakti yang berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bhakti berarti kasih sayang. Visi itu kemudian dikembangkan dalam tiga tujuan TK sebagai berikut.
· Mempererat tali persaudaraan antarsiswa-siswi bumi putra pada sekolah menengah dan perguruan kejuruan.
· Menambah pengetahuan umum bagi para anggotanya.
· Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya.
Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni 1918, organisasi ini kemudian mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi, dari semula organisasi nonpolitik menjadi organisasi politik.
Dalam kongresnya di Solo pada tahun 1926, Jong Java dalam anggaran dasarnya secara nyata menyebutkan hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerja sama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Dengan demikian, organisasi ini menghapus sifat Jawa-sentris serta mulai terbuka bekerja sama dengan pemuda-pemuda non-Jawa.
Organisasi kepemudaan lain dengan keanggotaan yang cukup besar adalah persatuan pemuda-pelajar Sumatera, yang bernama Jong Sumateranen Bond, yang didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Dari organisasi ini muncul nama-nama besar seperti Moh. Hatta, Moh. Yamin, dan Bahder Johan. Pada kongresnya yang ketiga, organisasi ini pernah melontarkan pemikiran Moh. Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan.
Pada 1918, berdiri pula persatuan pemuda-pemuda Ambon, Jong Ambon. Selanjutnya, antara tahun 1918-1919 berdiri pula Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari persatuan pemuda Minahasa adalah Sam Ratulangi.
Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan ini menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Jakarta. Meskipun tidak ada hasil-hasil yang penting, kongres ini telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia.
Baru pada Kongres Pemuda II di Jakarta pada tanggal 26-28 Oktober 1928, 750 orang wakil dari organisasi-organisasi kepemudaan berhasil menunjukkan persatuan dan tekad yang sama melalui Sumpah Pemuda, yang isinya: mereka berikrar untuk "bertanah air satu, yaitu tanah air Indonesia, berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia dan berbahasa satu, yaitu Bahasa Indonesia. Dalam kongres ini pun untuk pertama kalinya lagu indonesia Raya ciptaan WR Supratman diperdengarkan.
Lagu ini kelak menjadi lagu kebangsaan negara Indonesia. Selain itu, dalam Kongres ini pula simbol identitas bangsa berupa bendera merah putih dikibarkan mengiringi lagu tersebut.
3) Gerakan Perempuan
Kondisi perempuan Indonesia pada zaman pertengahan abad ke-19 masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kaum lelakinya. Hal ini sedikit demi sedikit mengalami perubahan Ketika seorang putri bupati dari Jepara bernama R.A. Kartini, yang berkesempatan mengenyam pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah Belanda, menuangkan pemikiran-pemikirannya dalam tulisan tentang kondisi perempuan pada masa tersebut.
Pemikiran itu ditulisnya dalam bentuk korespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Belanda seperti Stella Zeehandelar dan Profesor F.K. Anton. Oleh J.H. Abendanon surat-surat Kartini ini dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku yang kemudian diberi judul Door Duirtenis Tot Lich--Habis Gelap Terbitlah Terang.
Kartini mencita-citakan sebuah masyarakat di mana ada kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di mana perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan laki-laki, di mana perempuan diberi kesempatan untuk bangkit dari ketertinggalannya.
Apa yang diperjuangkan Kartini kemudian dikenal dengan istilah emansipasi. Pemikiran Kartini banyak mendapat tanggapan positif dari kalangan perempuan. Hal itu terlihat dari banyaknya perkumpulan perempuan yang menyelenggarakan Pendidikan khusus bagi perempuan. Mengikuti jejak Kartini, mereka mengajarkan hal-hal yang terkait dengan keterampilan dasar rumah tangga dan banyak pengetahuan lainnya. Perkumpulan yang ada saat itu antara lain Perkoempoelan Keoetamaan Istri yang diasuh oleh Dewi Sartika dan pendirian Sekolah Kartini di seluruh kota di Indonesia.
Dalam Kongres Perempuan Indonesia I, yang berlangsung di Yogyakarta pada tanggal 25-28 Desember 1928, perkumpulan-perkumpulan perempuan ini sepakat mendirikan sebuah federasi yang dapat menjadi wadah perjuangan yang dapat memajukan perempuan Indonesia. Federasi tersebut berhasil dibentuk dan diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI) yang diketuai oleh Nyonya Sukanto. Pada tahun 1929, PPI diganti namanya menjadi Perhimpunan Istri Indonesia (PII).
Lahir pula organisasi perempuan lain yang bersifat nonkooperatif, yang dinamai perkumpulan "Istri Sedar". Tujuan perkumpulan ini lebih tegas, yaitu meningkatkan kesadaran perempuan agar tidak terlampau terikat dengan rumah tangga dan pendidikan saja, tetapi aktif juga dalam politik.
Pada tahun yang sama (1929) dibentuk pula Perkumpulan Pemberantasan Perdagangan Perempuan dan Anak (P4A). Perkumpulan ini bersama dengan PII berhasil menyelenggarakan
Kongres Perempuan II di Jakarta 28-31 Desember 1929. Dalam kongres ini dibangun lagi satu kesepakatan bahwa semua perkumpulan perempuan berjuang untuk meningkatkan nasib dan derajat perempuan Indonesia dengan tidak mengaitkan diri dengan persoalan politik dan agama. Gerakan perempuan terus berlanjut hingga tahun 1941.
C. Periode Radikal
1. Pengertian
Periode radikal adalah masa di mana organisasi-organisasi pergerakan menolak bekerja sama atau bersikap nonkooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda dan secara tegas menuntut kemerdekaan. Organisasi yang bergerak secara nonkooperatif di antaranya adalah Perhimpunan Indonesia (PI), PKI, dan PNI.
Para tokoh organisasi itu berpandangan bahwa upaya meraih kemerdekaan tidak dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan Belanda, tetapi harus menggunakan kemampuan dan kekuatan sendiri menurut mereka, bekerja sama dengan Belanda hanya akan semakin menjauhkan kita dari kemerdekaan.
2. Latar belakang
I. Pengaruh Doktrin Wilson Presiden Amerika Serikat
Woodrow Wilson pada bulan Januari 1918 mengumumkan 14 butir dasar penyelesaian yang adil untuk mengakhiri Perang Dunia I (1914-1918). Salah satu butir doktrin itu yang menarik anggota organisasi pergerakan adalah hak menentukan nasib sendiri (right of self-determination).
Semboyan ini menggema di seluruh dunia terutama di tanah jajahan serta menimbulkan harapan yang besar. Sejak tahun 1922, misalnya, Perhimpunan Indonesia mencantumkan asas perjuangan, yaitu self-help (menolong diri sendiri) dan self-reliance (mengandalkan diri sendiri). Dengan demikian, Pl secara tegas menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda.
II. Pengaruh Revolusi Rusia 1917
Pada bulan Oktober 1917, kaum revolusioner berhaluan komunis di Rusia, yang disebut kaum Bolshevik, berhasil menggulingkan monarki Rusia yang saat itu diperintah oleh Tsar (Raja) Nicholas II. Manifesto Partai Komunis di Rusia menandaskan bahwa pembebasan negara-negara jajahan hanya dapat dilakukan dengan persatuan kaum buruh. Membaca manifesto itu serta keberhasilan revolusi Rusia, para aktivis PKI yang sebelumnya bergabung dalam partai ISDV (Indische Social Democratische Vereniging) pimpinan Sneevliet menjadi sangat revolusioner.
Menurut PKI, rezim penjajah di Indonesia hanya bisa digulingkan dengan cara yang sama, yaitu revolusi. Pada tahun 1927, PKI dinyatakan terlarang oleh pemerintahan Belanda. Setelah itu, PKI bergerak di bawah tanah.
III. Kekecewaan terhadap Janji November (November Belofte)
Terdengar desas-desus di Hindia Belanda bahwa M.J. Troelstra, pemimpin Partai Buruh Sosial-Demokrat (Sociaal Democratische Arbeiders Partij/SDAP), telah mengambil alih kekuasaan di Nederland dari Ratu Wilhelmina dengan cara kekerasan. Pada tanggal 16 November 1918, anggota ISDV di Volksraad, Ch. G. Cramer memperkarsai terbentuknya koalisi di Volksraad antara partainya, Insulinde, Sarekat Islam (SI), dan Budi Utomo. Koalisi itu disebut Konsentrasi Radikal (Radikal Concentratie).
IV. Perubahan Pasal 111 RR (Regerings Reglement)
Pada tanggal 1 September 1919, pemerintah kolonial Belanda mengubah Pasal 111 Regerings Reglement atau Peraturan Pemerintahan, yang berisi larangan mengadakan perkumpulan yang bersifat politik. Hak berserikat diakui penuh, termasuk menyangkut perkumpulan politik dalam batasan-batasan tertentu.
Batasan tersebut berlaku untuk perkumpulan yang bersifat rahasia serta yang dianggap mengganggu ketertiban umum. Dalam hal mengganggu ketertiban umum itu, gubernur jenderal memiliki hak externering, yaitu mengusir pelaku dari daerah Hindia Belanda, internering, yaitu mengasingkan pelaku ke suatu tempat, dan verbaning, yaitu melarang pelaku bertempat tinggal di suatu daerah. Perubahan ini mengakhiri era pengekangan hak berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat sejak tahun 1854.
V. Pergantian gubernur jenderal Hindia Belanda
Pada tahun 1921, van Limburg Stirum digantikan oleh Dirk Fock. Tidak seperti pendahulunya, Fock bersikap sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional. la sangat menaruh curiga terhadap gerak-gerik organisasi-organisasi pergerakan serta menentang otonomi yang sudah sempat digaungkan sebelumnya. Sikap Fock tersebut menimbulkan kekecewaan baru, yang membuat kaum pergerakan semakin radikal.
VI. (Pemakaian kata "Indonesia" sebagai identitas Kata "Indonesia" pertama kali digunakan oleh organisasi Indonesische Vereeniging pada saat rapat pergantian pengurus bulan April 1922. Rapat ini menghasilkan keputusan penting, yaitu mengganti nama Indische Vereeniging menjadi Indonesische Vereeniging. Selanjutnya, mereka mengganti nama Nederland-Indie menjadi Indonesia. Dengan munculnya kata "Indonesia", kaum pergerakan merasa memiliki sebuah identitas bersama.
VII. Ikut sertanya kaum buruh dalam pergerakan nasional
Kekuatan utama PKI terletak pada anggota-anggotanya yang berasal dari kalangan buruh, seperti buruh trem dan kereta api, buruh pegadaian, buruh perkebunan, dan lain-lain. Bentuk perjuangan kaum buruh ini di bawah PKI adalah revolusioner-radikal. Diawali dengan mogok buruh pegadaian pada tahun 1922 dan mogok buruh trem dan kereta api pada tahun 1923, yang dipelopori oleh Tan Malaka dan Semaun, PKI kemudian berhasil memobilisasi sebuah perlawanan bersenjata terhadap pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1926, dengan kaum buruh dan petani sebagai pasukan garda depan.
3. Organisasi-organisasi pergerakan yang bersifat radikal
A. Perhimpunan Indonesia (PI)
Organisasi ini didirikan di Belanda pada tahun 1908 oleh para mahasiswa Indonesia yang sedang belajar di sana. Pemrakarsanya adalah Sutan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Soeroto.
Pada awalnya bernama Indische Vereeniging (Perhimpunan Hindia), dengan tujuan memperjuangkan kepentingan orang Indonesia yang ada di Belanda. Oleh karena itu, awalnya organisasi lebih banyak bergerak dalam bidang sosial-budaya.
Sejak bergabungnya Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) pada 1913, Pl mulai memikirkan mengenai masa depan Indonesia. Semenjak itulah organisasi sosial ini memasuki kancah politik.
B. Partai Komunis Indonesia (PKI)
Aliran komunisme pertama kali dibawa ke Indonesia oleh B.J.F.M. Sneevliet, pada tahun 1913. la seorang pemimpin organisasi buruh sekaligus salah satu anggota dari Partai Buruh Sosial-Demokrat di Belanda. Pada tahun 1914, Sneevliet mendirikan sebuah organisasi yang bercorak Marxis Bernama Indische Social Democratische Vereeniging (ISDV), dengan pusat di Semarang.
Awalnya karena tidak mendapat tanggapan di Indonesia, muncul ide dalam diri Sneevliet untuk bergabung dengan organisasi yang sudah ada. Ide ini tidak berhasil diwujudkan. Akhirnya, ISDV masuk dan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh organisasi Sarekat Islam (SI). Politik infiltrasi (menyusup) ISDV ini berhasil memengaruhi dua orang pimpinan Sl cabang Semarang yang terkenal militan dan berbakat: Semaun dan Darsono. Dalam kongres ke-20 ISDV pada tahun 1920, nama IDV diganti menjadi Perserikatan Komunis Hindia dengan Semaun sebagai ketua.
Semaun dan Darsono pun berdiri di atas dua organisasi: organisasi yang satu ISDV dan organisasi yang lain Sl. Di SI, keduanya mengecam keras sikap rekan-rekannya yang kooperatif terhadap Belanda. Selain itu, untuk memperluas pengaruh dan keanggotaan ISDV, keduanya aktif menyosialisasikan ISDV di kalangan buruh yang bergabung dalam Sl.
Sikap dan langkah-langkah keduanya pun mengundang kekhawatiran petinggi organisasi. Apalagi, langkah mereka telah nyata-nyata menciptakan dua kubu besar dalam SI, yaitu golongan Cokroaminoto-Salim yang berhaluan sosialisme Islam dan berpusat di Yogyakarta (SI Putih) serta golongan Semaun yang berhaluan komunis dan berpusat di Semarang (SI Merah).
Dalam perkembangan selanjutnya, golongan Cokroaminoto mencurigai adanya ambisi Semaun dan Darsono mengambil alih pimpinan Sl. Mereka pun berupaya membendung pengaruh keduanya. Dalam kongres ke-6 SI pada Oktober 1921, atas usulan Agus Salim dan Abdul Muis, SI menegaskan diterapkannya disiplin kepartaian, terutama larangan merangkap keanggotaan partai.
Semaun, dkk. disuruh memilih: SI atau ISDV. Golongan Semaun memilih yang kedua, dan SI pun secara resmi pecah. Pada tanggal 23 Mei 1923, nama Perserikatan Komunis Hindia diganti lagi menjadi Partai Komunis Hindia. Pada tahun 1924, Partai Komunis Hindia menjadi Partai Komunis Indonesia.
Pada tahun ini bergabung tokoh baru seperti Alimin dan Muso. PKI berkembang cepat. Mereka melakukan gerakan-gerakan radikal seperti melakukan pemogokan di berbagai tempat di Jawa. Pada tahun 1926, PKI melancarkan pemberontakan di Jawa, yang disusul pada tahun 1927 di Sumatera Barat. Kedua pemberontakan ini gagal. Banyak tokohnya ditangkap dan dibuang ke Digul. Karena aksi-aksi radikalnya ini, PKI akhirnya dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Belanda pada tahun 1927.
C. Partai Nasional Indonesia (PNI)
Pada tahun 1925, berdiri sebuah organisasi yang bernama Algemeene Studie Club di Bandung yang diprakarsai oleh Ir. Soekarno. Soekarno berpendapat bahwa ideologi-ideologi yang berkembang di Indonesia seperti nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dapat digunakan sebagai alat pemersatu bangsa. Atas inisiatifnya juga, perkumpulan ini kemudian mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia pada tahun 1927 dengan Soekarno sebagai ketuanya.
Perserikatan ini secara tegas bermaksud menjadi wadah bagi para nasionalis untuk memperjuangkan berdirinya negara Indonesia merdeka. Untuk mencapai tujuan itu, perserikatan ini memadukan semangat kebangsaan yang telah dirintis terlebih dahulu oleh organisasi-organisasi pergerakan yang sudah ada, termasuk kaum nasionalis yang revolusioner. Organisasi ini kemudian mengganti namanya menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI).
PNI berlandaskan pada 3 (tiga) asas:
· self-help, yakni prinsip menolong diri sendiri, yang didasari keyakinan bahwa bangsa Indonesia dengan kekuatan sendiri mampu memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan sosial budaya yang telah rusak oleh penjajah;
· nonkooperatif, yakni tidak mengadakan kerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda, dan
· marhaenisme, yakni mengentaskan massa dari kemiskinan dan kesengsaraan.
D. Partai Indonesia (Partindo)
Tekanan terhadap PNI mencapai puncaknya ketika para tokohnya Soekarno dan kawan-kawan dipenjarakan.
Hal ini mendorong para anggota PNI mengadakan kongres luar biasa. Sartono, sebagai pimpinan, menginginkan pembubaran PNI dan mencari format baru untuk melanjutkan perjuangan. Pembubaran ini dimaksudkan untuk menjaga anggota-anggota PNI lainnya agar tidak mendapatkan kesulitan karena dituduh sebagai anggota partai terlarang.
Sikap anggota partai yang menolak pembubaran disebut "Golongan Merdeka". Mereka kemudian membentuk organisasi Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru) dengan tokohnya Moh. Hatta dan Sjahrir. Golongan ini mengkritik ketergantungan pada seorang pemimpin, dan lebih menekankan pentingnya Pendidikan kader. Sementara itu, golongan yang setuju pembubaran membentuk suatu partai politik baru yang disebut "Partai Indonesia" atau Partindo pada tanggal 30 April 1931 dengan Soin Mr. Sartono sebagai ketuanya.
Dalam anggaran dasarnya disebutkan bahwa Partindo bertujuan mencapai sebuah negara Indonesia merdeka, dan kemerdekaan itu akan dapat tercapai jika seluruh komponen bangsa bersatu. Kemerdekaan yang dicita-citakan oleh Partindo adalah kemerdekaan yang berdasarkan pada prinsip menentukan nasib sendiri dan demokrasi. Dalam kerangka itu, Partindo bersikap nonkooperatif terhadap pemerintah kolonial. Ketika Bung Karno keluar dari penjara Sukamiskin pada pertengahan 1932, ia mendapati PNI (lama) telah terpecah menjadi dua yaitu PNI (Baru) dan Partindo. Bung Karno memilih Partindo sebagai basis perjuangannya.
Dalam kongres pada bulan Juli 1933, Soekarno Kembali mempertegas konsep Marhaenisme yang pernah dilontarkan pada masa PNI dulu, yaitu perjuangan bagi kaum Marhaen (rakyat kecil) yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia. Sikapnya yang nonkooperatif membuat pemerintah kolonial kembali menangkap dan membuangnya ke Ende (Flores) pada tahun 1934 sampai 1938. Akibatnya, Partindo mengalami kemunduran dan bubar pada tahun 1936.
E. Partai Nasional Indonesia Pendidikan (PNI Pendidikan atau PNI Baru)
Organisasi yang dibentuk 27 November 1931 ini berdiri karena ketidakpuasan sebagian anggota PNI (lama) atas pembubaran PNI. Menurut para penggerak PNI Baru, seperti Moh. Hatta dan Sutan Sjahrir, apa yang dilakukan Sartono, dkk. Merupakan cermin sikap mudah menyerah terhadap sikap pemerintah Belanda yang memusuhi partai tersebut. PNI Baru berhaluan nasionalis dan demokrasi.
Walaupun haluan politik Partindo dan PNI Pendidikan itu sama, yaitu kemerdekaan dan nonkooperasi, strategi perjuangannya berbeda. Partai Nasional Indonesia Pendidikan (PNI Pendidikan) lebih menekankan pendidikan politik dan kesadaran berbangsa bagi para anggotanya. Bagi Hatta, pijakan pertama menuju Indonesia merdeka adalah menanamkan kesadaran bersama pada rakyat akan situasi dan kondisi mereka sebagai bangsa terjajah dan kemudian menyadari hak-hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.
Untuk itu, sebagai langkah pertama adalah melalui pendidikan yang dapat menyemai kader partai yang militan dan terorganisasi dengan baik. Sementara itu, haluan politik Soekarno lebih ke arah agitasi politik. Tampaknya, Soekarno memang memiliki kemampuan untuk melancarkan agitasi politik. la paling suka mengumpulkan massa kemudian berpidato berapi-api mengobarkan semangat rakyat. Menurut Hatta, agitasi tidak membentuk fondasi yang kuat menuju Indonesia merdeka, sebab agitasi tidak melahirkan kesadaran dan cara pikir yang
matang.
PNI Baru gencar menyebarkan ide-ide perjuangannya, dengan media utama berupa surat kabar bernama "Daulat Rakyat". Karena sikapnya yang nonkooperatif, PNI Baru juga mengalami tindakan represif dari pemerintah kolonial: Hatta dan Sjahrir ditangkap lalu dibuang ke Boven Digul, Papua, pada tahun 1934 kemudian ke Banda pada tahun 1936.
Tidak lama kemudian keduanya dipindahkan ke Sukabumi, Jawa Barat dan dibebaskan pada saat pendudukan Jepang. Akibatnya, PNI Baru tidak berkembang.
D. Periode Bertahan
1) Pengertian
Periode bertahan adalah periode di mana gerakan nasionalisme di Indonesia berupaya lebih moderat dan menahan diri. Sikap moderat berarti kembali bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Sikap ini diambil agar organisasi pergerakan tidak dibubarkan Belanda dan para tokohnya tidak ditangkap ataupun diasingkan. Dengan demikian, diharapkan kelangsungan hidup organisasi pergerakan serta kesinambungan perjuangan menuju Indonesia merdeka tetap terjaga. Kaum pergerakan belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa sikap radikal merugikan bangsa Indonesia.
Organisasi yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, GAPI, Gerindo. Mereka memaksimalkan Volksraad sebagai wadah perjuangan meraih kemerdekaan. Sebab, hanya organisasi yang moderat-kooperatif yang dapat mengirimkan wakilnya di Volksraad.
2) Latar belakang
Sejak pemerintahan Dirk Fock, yang memerintah pada 1921-1926, organisasi pergerakan dikendalikan dengan peraturan yang keras. Pada masa Gubernur Jenderal B.C. de Jonge (1931-1936), peraturan bahkan dibuat lebih keras lagi. Apalagi, pada masanya banyak organisasi pergerakan nasional kita mengambil sikap radikal terhadap Belanda. Hal ini membuat kaum aktivis pergerakan tidak leluasa mewujudkan cita-cita politiknya: Indonesia merdeka.
Melalui Vergader Verbond yang dikeluarkan pada tahun 1933, ruang gerak kaum aktivis pergerakan nasional semakin sempit. Dalam kenyataannya, peraturan itu tidak menyurutkan langkah para tokoh pergerakan. Bagi mereka, untuk mencapai Indonesia merdeka, tidak ada pilihan lain: menolak bekerja sama dengan Belanda termasuk menolak menaati segala peraturannya.Mereka juga siap menerima risiko ditangkap dan diasingkan.
Dalam perkembangannya, terutama dengan dibuangnya para tokoh penting, para aktivis pergerakan merasa bahwa pilihan sikap radikal kurang menguntungkan Indonesia. Mereka pun mengambil sikap yang lebih taktis dan moderat namun tidak meninggalkan visi dasar perjuangan, yaitu mewujudkan kemerdekaan Indonesia.
3) Perjuangan melalui Volksraad
Di Volksraad, tokoh-tokoh pergerakan lintas partai atau organisasi melanjutkan perjuangan. Meskipun wewenangnya terbatas, Volksraad merupakan satu-satunya tempat yang aman untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 27 Januari 1930, M.H. Thamrin memprakarsai berdirinya Fraksi Nasional dalam Volksraad. la sendiri memimpin fraksi tersebut, dan wakilnya adalah Kusumo Utoyo. Tujuan utamanya adalah meraih kemerdekaan Indonesia secepat-cepatnya. Dalam rangka mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan secepat-cepatnya, Fraksi Nasional melakukan usaha-usaha seperti:
a) Mendesak segera dilakukannya perubahan ketatanegaraan.
b) Melenyapkan semua perbedaan politik, ekonomi, danpendidikan yang diakibatkan oleh penjajahan.
c) Menggunakan semua jalan yang sah untuk mencapai tujuan tersebut.
4) Organisasi-organisasi pergerakan pada periode bertahan
a) Taman Siswa
Taman Siswa merupakan salah satu organisasi pergerakan dengan focus kegiatan dalam bidang pendidikan. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli 1922 di Yogyakarta, organisasi ini meyakini pendidikan sebagai sarana yang efektif untuk mewujudkan transformasi sosial dan menjadi resep unggulan untuk memajukan bangsa. Dengan demikian, gerakan ini tidak bersifat politik. Organisasi ini berdiri sebagai bentuk perjuangan alternatif di tengah kerasnya tekanan pemerintah Belanda terhadap keberadaan organisasi pergerakan ketika itu. Ki Hajar menerapkan 3 konsep pengajaran dalam kegiatan pendidikan di Taman Siswa, yaitu:
· Ing ngarsa sung tulodo, artinya para guru yang memiliki tanggung jawab memberikan pendidikan, harus dapat memberi contoh dengan sikap dan perilaku yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi siswanya.
· Ing madyo mangun karsa, artinya guru harus memotivasi siswanya, membimbing secara terus-menerus agar siswa dapat berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya.
· Tut wuri handayani, artinya guru wajib membimbing siswa untuk dapat menggali sendiri pengetahuannya, menemukan makna dari pengetahuan yang diperolehnya, sehingga pengetahuan itu dapat berguna bagi kehidupannya.
b) Partai Indonesia Raya (Parindra)
Pada tahun 1931, dr. Sutomo, pimpinan Budi Utomo, mendirikan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI). Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Indonesische Studie Club yang didirikannya pada tahun 1924. Dengan PBI, ia bermaksud menempuh jalan kooperatif dalam sebuah wadah partai yang lebih besar.
Pada tanggal 24-26 Desember 1935 diselenggarakanlah kongres yang menyatukan Budi Utomo dengan PBI. Kongres yang diadakan di Surakarta ini dibuat dalam rangka menyatukan partai-partai kecil untuk memperoleh kekuatan yang besar. Hasil fusi menghasilkan sebuah partai baru yang kemudian dinamakan Partai Indonesia Raya (Parindra) dengan ketua terpilih dr. Sutomo. Kongres juga menetapkan Surabaya sebagai kantor pusat Parindra.
Selain PBI dan Budi Utomo, bergabung pula Serikat Sumatera dan Serikat Celebes, dengan tujuan terwujudnya Indonesia Raya. Dalam kongres pertama hasil fusi di Jakarta pada tanggal 15-18 Mei 1937, Parindra menunjukkan sikap kooperatif dan moderat, yang membuatnya dapat mendudukkan wakilnya di Volksraad. Parindra kemudian berjuang untuk dapat memasukkan wakil sebanyak-banyaknya ke dalam Volksraad dalam rangka memengaruhi kebijakan politik pemerintah kolonial.
c) Gabungan Politik Indonesia (GAPI)
Sesuai dengan namanya, GAPI merupakan gabungan dari berbagai partai politik yang ada di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh Mohammad Husni Thamrin pada tanggal 21 Mei tahun 1939. Partai-partai yang bergabung dalam GAPI di antaranya: Parindra, Gerindo, PSII, Persatuan Partai Katolik, Persatuan Minahasa, Partai Pasundan, dan Partai Islam Indonesia (PII). Meskipun berada dalam sebuah kesatuan, organisasi ini bersifat federasi--partai-partai yang bergabung tetap memiliki kemerdekaan penuh terhadap programnya masing-masing. Dalam anggaran dasarnya diterangkan tiga asas perjuangan
GAPI:
· hak untuk menentukan diri sendiri;
· persatuan nasional seluruh bangsa Indonesia dengan berdasarkan kerakyatan dalam paham politik, ekonomi, dan sosial;
· persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.
D. KOLONIALISME DAN PENGARUHNYA TERHADAP KEHIDUPAN POLITIK, SOSIAL, DAN BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA KINI
