1. Kebijakan Portugis
Sejak menguasai Malaka pada tahun 1511, Portugis bermaksud membawa dua pengaruh besar terhadap Nusantara, yaitu dalam memonopoli perdagangan di Nusantara. Kehadiran Portugis bentuk monopoli perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama Kristen. Kedua hal ini menjadi pemicu perlawanan bersenjata kerajaan-kerajaan Islam terhadap Portugis.
a. Monopoli perdagangan rempah-rempah
Sebagaimana
telah kita pelajari pada bab terdahulu, ancaman praktik monopoli serta ambisi
Portugis memperluas pengaruh dan hegemoni di Jawa membuat Kesultanan Demak
melakukan serangan preventif ke Malaka pada tahun 1513 dan 1521 dan ke Sunda
Kelapa pada tahun 1526 dan 1527. Demak yang berambisi menguasai seluruh Pulau
Jawa, termasuk Pajajaran, tidak ingin Portugis memperluas pengaruh dan dominasi
ekonominya di Jawa dengan menjadikan Pajajaran sebagai pintu masuk. Serangan ke
Malaka gagal, namun serangan ke wilayah kekuasaan Pajajaran, yaitu Sunda
Kelapa, berhasil mencegah ekspansi Portugis. Portugis pun kemudian lebih banyak
beroperasi di Maluku.
Karena
alasan yang sama pula, yaitu monopoli perdagangan, kehadiran Portugis di Maluku
mendapat perlawanan dari rakyat dan Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate
menganggap kebijakan monopoli bertentangan dengan praktik perdagangan yang
telah berabad-abad berlangsung di bumi Nusantara di antara kerajaan-kerajaan
lokal serta antara kerajaan lokal dan saudagar-saudagar Arab, Cina, Jawa, dan
Melayu. Praktik perdagangan itu berlangsung secara adil (fair) dan saling
menguntungkan. Berhadapan dengan praktik monopoli, rakyat Maluku yang
menggantungkan hidupnya pada pasar rempah-rempah sangat dirugikan. Apalagi,
penerapan kebijakan itu disertai sikap arogansi dan kesewenang-wenangan, yang
meruntuhkan harga diri dan martabat Kesultanan Ternate.
b.
Penyebaran agama Kristen
Tentang
sejauh mana penyebaran agama Katolik oleh misionaris Portugis di tengah
komunitas Islam yang telah mengakar seperti di Maluku juga menjadi pemicu
perlawanan dari kesultanan-kesultanan Ternate dan Demak sampai sekarang masih
menjadi kontroversi. Salah satu hipotesis menyatakan, kalau alasan agama
menjadi salah satu pemicu, tentu sejak awal Ternate tidak akan menjalin
persekutuan dengan Portugis. Sementara itu, hipotesis lain menyatakan, Ternate
baru menyadari adanya misi keagamaan Portugis dalam perjalanan waktu. Maka,
mengingat agama Islam telah mengakar di kedua kesultanan itu, mungkin saja
penyebaran agama Kristen menjadi faktor lain yang memicu perlawanan.
Alasan
yang sama kiranya juga memicu serangan Demak ke Malaka pada tahun 1513 dan
kemudian ke Sunda Kelapa pada tahun 1526 dan 1527. Pada masa itu Demak telah
menjadi semacam pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Demak juga
bercita-cita menyebarkan agama Islam ke seluruh pulau itu termasuk ke wilayah
kekuasaan Pajajaran (Sunda) yang bercorak Hindu. Akan tetapi, cita-cita itu
terancam terhambat oleh kehadiran Portugis di Nusantara, yang memperkenalkan
agama Kristen.
2. Kebijakan VOC
dan Pemerintah Kolonial Belanda
a.
Monopoli perdagangan rempah-rempah
Dengan
monopoli, harga dan jumlah produk petani seperti rempah-rempah ditentukan oleh
VOC. Sebagai bagian dari kebijakan itu, VOC menerapkan kebijakan ekstirpasi dan
Pelayaran Hongi. Monopoli perdagangan merugikan rakyat Indonesia, terutama di
Maluku. Kebijakan ekstirpasi dan Pelayaran Hongi juga memiliki dampak yang
serius, yaitu runtuhnya wibawa dan martabat raja-raja pribumi karena wilayahnya
dikuasai, rajanya diasingkan karena menolak kemauan VOC, dan kerajaannya
dipecahbelah.
b.
Campur tangan terhadap masalah
internal kerajaan
Campur
tangan terhadap masalah internal kerajaan merupakan bagian dari upaya
melancarkan monopoli perdagangan. Intervensi itu umumnya terjadi ketika terjadi
perebutan takhta di dalam istana. Dalam hal itu, VOC akan berupaya memperuncing
persoalan atau melakukan politik pecah-belah (devide et impera) dengan memihak
salah satu kubu yang bersedia bekerja sama dengan VOC. Campur tangan VOC juga
tampak dalam hal pengangkatan pejabat-pejabat kraton seperti patih ataupun
penentuan kebijakan ekonomi-politik kerajaan. Meskipun demikian, bentuk
intervensi yang paling sering pada masa VOC adalah dalam kasus perebutan
takhta. Perlawanan karena intervensi terhadap masalah internal kerajaan,
misalnya, tampak pada perlawanan Kesultanan Palembang pada tahun 1819 dan
perlawanan Kesultanan Banjar pada tahun 1859-1905.
c.
Ekspansi wilayah demi melancarkan
kebijakan Pintu Terbuka
Sejak
kebijakan Pintu Terbuka diberlakukan pada tahun 1870, Belanda gencar melakukan
ekspansi ke wilayah-wilayah kerajaan yang sebelumnya independen.
Wilayah-wilayah tersebut di antaranya Tapanuli yang menjadi wilayah kekuasaan
Kerajaan Batak dan Kalimantan bagian selatan yang menjadi wilayah kekuasaan
Kesultanan Banjar. Ekspansi itu dimaksudkan untuk dijadikan lahan bagi
perkebunan-perkebunan besar swasta asing
serta
memudahkan eksploitasi bahan-bahan mineral. Ekspansi ini mendapat perlawanan
sengit dari Kerajaan Batak dan Kesultanan Aceh.
d.
Arogansi Belanda terhadap kerajaan
pribumi
Perang
terhadap Belanda juga dilancarkan karena arogansi serta kesewenang-wenangan
Belanda terhadap bangsawan dan raja-raja pribumi. Belanda kerap memperlakukan
para bangsawan dan raja pribumi sebagai bawahan. Adat-istiadat, kebiasaan,
aturan, serta privilise mereka tidak dihormati oleh Belanda. Hal itu, misalnya,
ikut melatarbelakangi Perang Diponegoro pada tahun 1825-1930 dan perlawanan
kerajaan-kerajaan di Bali pada tahun 1846-1849.
e.
Adanya praktik diskriminasi terhadap
penduduk pribumi
Pada
masa kolonial, penduduk Indonesia digolong-golongkan atas dasar ras, dari yang
paling tinggi status sosial dan kedudukannya (orang Eropa) sampai yang paling
rendah (penduduk pribumi).
1) golongan
Eropa (Belanda, Inggris, Amerika, Belgia, Swiss, dan Perancis),
2) orang-orang
Indo (turunan pribumi dan Eropa),
3) orang-orang
keturunan Timur Asing (Cina),
4) orang-orang
pribumi (Indonesia), golongan Timur Asing (Tionghoa, India, dan Arab), dan
golongan Pribumi.
Pembagian penduduk berdasarkan golongan
ini memiliki konsekuensi tertentu baik dalam bidang sosial, hukum, ekonomi,
maupun politik. Golongan Eropa mendapat perlakuan istimewa dalam bidang sosial,
hukum, ekonomi, dan politik. Dalam bidang pendidikan, misalnya, mereka
ditempatkan di sekolah yang dikhususkan untuk mereka dan tidak berbaur dengan
penduduk pribumi ataupun golongan Timur Asing. Selain itu, golongan ini
mendapat banyak kemudahan dalam kegiatan ekonomi. Sementara itu, golongan Timur
Asing diberi perlakuan khusus oleh Belanda dalam bentuk keleluasaan untuk
bergerak di bidang perdagangan.
Golongan Pribumi masih dibedakan lagi
berdasarkan aspek keturunan, pekerjaan, dan pendidikan. Golongan bangsawan
merupakan golongan tertinggi. Mereka adalah raja/sultan dan keturunannya, para
pejabat kerajaan, serta pejabat pribumi dalam pemerintahan kolonial. Di bawah
mereka adalah wong cilik atau rakyat biasa. Rakyat biasa adalah golongan yang
paling menderita dalam sistem sosial ini. Mereka dibebankan banyak kewajiban
termasuk pajak, namun nasibnya tidak diperhatikan pemerintah kolonial. Selain
itu, kuli untuk perkebunan-perkebunan swasta asing dan tenaga untuk kerja paksa
berasal dari golongan ini.
f.
Penderitaan rakyat akibat sistem
Tanam Paksa, kebijakan Pintu Terbuka, serta Politik Etis
Ujung tombak dari
setiap perlawanan yang dimotori para raja dan bangsawan itu adalah rakyat
Indonesia. Merekalah yang paling merasakan dampak negatif dari berbagai sikap
dan kebijakan Belanda yang sewenang-wenang serta tak berperikemanusiaan itu:
monopoli perdagangan, pajak, Tanam Paksa, kebijakan Pintu Terbuka, dan Politik
Etis.
B.
Perlawanan terhadap Kolonialisme Sebelum Lahirnya Kesadaran Nasional
Perlawanan
yang terjadi sebelum lahirnya kesadaran kebangsaan atau kesadaran nasional
memiliki ciri-ciri yang khusus, di antaranya:
1. Bersifat
lokal
Perlawanan
dilakukan oleh masing-masing kerajaan sebagai reaksi langsung terhadap pelanggaran
kedaulatan serta kesewenang-wenangan penjajah di tempat itu. Dengan kata lain,
perlawanan itu bersifat lokal dan dipandang oleh kerajaan lain sebagai masalah
internal. Dengan demikian, kerajaan lain memilih tidak terlibat kecuali jika
mereka diminta bantuannya untuk menjadi sekutu. Dalam tahap ini, kita belum
melihat adanya kesadaran nasional.
2. Bergantung
pada seorang pimpinan kharismatik
Perlawanan
bersenjata itu mengandalkan tokoh kharismatik, seperti raja, bangsawan, pembesar
kerajaan, pemuka agama, dan rakyat biasa yang berpengaruh atau yang dianggap
memiliki kesaktian dan kekuatan yang melebihi manusia biasa. Karena bertumpu
pada kharisma pemimpin, tatkala pemimpin itu tewas atau tertangkap, rakyat
tercerai-berai dan perlawanan pun akhirnya berhenti. Hal itulah yang terjadi
dalam Perang Diponegoro, Perang Aceh, Perang Makassar, Perang Padri, dan Perang
Tapanuli.
3. Perlawanan
mengandalkan kekuatan senjata
Teknologi
persenjataan modern belum dikenal rakyat Nusantara ketika itu. Mereka mengandalkan
senjata tradisional, seperti bambu runcing, kelewang, pedang, keris, dan
sebagainya.
4. Mudah
Dipecah-Belah
Kepatuhan
terhadap seorang pemimpin serta ketiadaan pemahaman terhadap kepentingan
bersama membuat rakyat sering mudah dipengaruhi oleh adanya imbalan materi
untuk melakukan pengkhianatan. Itulah politik devide et impera. Bagi Belanda,
cara ini sangat efektif dalam melemahkan perjuangan rakyat.
A. Perlawanan
terhadap Portugis
a. Perlawanan
Kesultanan Ternate
Monopoli
perdagangan, intervensi terhadap urusan internal Kesultanan Ternate, serta
penyebaran agama Kristen membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun
melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sayangnya, Sultan Hairun ditangkap
dengan sebuah tipu muslihat dan kemudian dihukum mati pada tahun 1570.
Perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Baabullah. Di bawah Baabullah, Portugis
berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Portugis lalu menyingkir ke Pulau Timor
dan berkuasa di Timor Timur sampai menjelang akhir abad ke-20.
b. Perlawanan
Kesultanan Demak
Pendudukan Portugis atas Kesultanan Malaka pada tahun
1511 serta kebijakan monopoli yang diterapkannya mengakibatkan terganggunya
perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Hal ini memicu solidaritas
dari Kesultanan Demak. Saat itu, Demak dipimpin oleh Raden Patah. Selain
sebagai bentuk solidaritas, serangan Demak ke Malaka juga dimaksudkan untuk menghambat
niat Portugis menguasai Pulau Jawa. Raden Patah tidak memimpin langsung pasukan
Demak, tetapi mengutus Pati Unus. Tercatat, dua kali Demak menyerang Portugis
di Malaka, yaitu pada tahun 1512 dan tahun 1513.
Pintu masuk bagi Portugis untuk menguasai Pulau Jawa akhirnya
mulai terbuka pada tahun 1526. Dalam rangka memperkuat pertahanannya, Pajajaran
menjalin persekutuan dengan Portugis pada tahun 1522. Portugis diberi hak
monopoli perdagangan lada sebagai imbalan atas persekutuan tersebut. Lalu Portugis
bermaksud membangun benteng di Sunda Kelapa pada tahun berikutnya.
Kabar persekutuan ini sampai ke telinga penguasa
Demak. Maka, khawatir ekspansi Portugis di depan mata, Demak yang saat itu
dipimpin Sultan Trenggono terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa pada tahun
1523. Sunda Kelapa pun berhasil dikuasai Demak. Pada tahun 1527, tanpa
menyadari terjadi perubahan kekuasaan di Sunda Kelapa, Portugis tiba untuk membangun
benteng. Dari Sunda Kelapa, Demak di bawah pimpinan Fatahillah berhasil
menghalau Portugis pada tanggal Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti Kemenangan
yang 22 Juni 1527. Atas kemenangan itu, Fatahillah mengganti nama Gemilang.
c. Perlawanan
Kesultanan Aceh
Sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang muslim
pindah ke Aceh. Kehadiran para pedagang muslim ini membuat Aceh maju dengan
pesat. Hal ini mengkhawatirkan Portugis. Aceh pun diserang. Kesultanan Aceh
melakukan perlawanan dan berhasil mempertahankan diri dalam waktu yang cukup
lama. Hal itu karena banyaknya bantuan untuk Aceh dan kapal-kapal perang Aceh sendiri
telah dilengkapi dengan prajurit dan persenjataan yang tangguh.
Perlawanan Aceh terhadap Portugis berjalan cukup lama.
Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1518) berhasil membebaskan Aceh dari kekuasaan
Portugis. Selanjutnya, Sultan Alaudin Riayat Syah (1537-1568) menentang
Portugis dengan bantuan Johor, dan Sultan Iskandar Muda (1607-1638) pernah dua
kali menyerang Portugis di Malaka, yaitu tahun 1615 dan 1629. Meskipun tidak
berhasil mengusir Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh tetap berlanjut
hingga Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641.
B. Perlawanan
terhadap Kolonialisme Belanda
a.
Perlawanan terhadap Kekuasaan VOC
·
Perlawanan Kesultanan
Mataram
Awalnya hubungan antara Kesultanan Mataram dan VOC
berjalan dengan baik. Mataram mengizinkan VOC mendirikan banteng (loji) sebagai
kantor perwakilan perdagangan di daerah Jepara. Lama-kelamaan, Mataram (di
bawah Sultan Agung) menyadari bahwa kehadiran VOC di wilayahnya sangat
membahayakan pemerintahannya. Sultan Agung (1613-1645) adalah raja terbesar Mataram
yang memiliki cita-cita besar, yaitu:
(1) mempersatukan seluruh Jawa di bawah Mataram. Pada waktu
itu, wilayah-wilayah yang belum dikuasainya adalah Banten, Surabaya, dan
Blambangan.
(2)
mengusir Kompeni (VOC) dari Pulau Jawa.
Dalam
rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia bermaksud membendung niat Kompeni menjalankan
penetrasi politik dan monopoli perdagangan. Serangan pertama Mataram terhadap VOC
adalah ke kantor dagangnya di Jepara pada tahun 1618. Serangan ini dilandasi
cita-cita Sultan Agung mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, Sultan Agung
menyerang Batavia. Keberadaan Agung menguasai sepenuhnya Tanah Jawa; secara
khusus, Belanda di Batavia dianggap sebagai penghambat ambisi Sultan menghambat
penguasaan atas Banten (dekat Batavia).
Sultan
Agung menyerang Batavia sebanyak dua kali: tahun 1628 dan tahun 1629. Serangan
pertama gagal. Serangan kedua, yang berlangsung pada bulan Agustus-Oktober
tahun 1629, juga mengalami kegagalan, antara lain karena kalah persenjataan, kurangnya
persediaan makanan, serta berjangkitnya wabah penyakit yang menyerang pasukan
Mataram.
·
Perlawanan Kesultanan
Gowa atau Makassar
Pada
abad ke-17, di Sulawesi Selatan telah muncul beberapa kerajaan kecil seperti
Gowa, Tallo, Sopeng, dan Bone. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, yang
paling kuat baik secara ekonomi maupun militer ialah Gowa atau Makassar. Adapun
faktor-faktor yang mendorong perkembangan Makassar, antara lain:
i.
Letak Makasar yang sangat
strategis dalam lalu lintas perdagangan Malaka-Batavia-Maluku.
ii.
Jatuhnya Malaka ke tangan
Portugis tahun 1511, yang membuat saudagar Arab, India, dan Melayu berpindah ke
Makassar.
iii.
Posisi Makassar sebagai
pelabuhan transit lada-lada yang berasal dari Kesultanan Banjar.
Pada
mulanya, hubungan antara VOC dan Makassar berjalan baik. Akan tetapi, kebijakan
monopoli VOC membuat hubungan itu menjadi retak. VOC ingin memonopoli
perdagangan Malaka-Batavia-Maluku. Sebagai balasannya, Makassar selalu berupaya
menerobos monopoli VOC, yang kerap memicu ketegangan. Perang diawali dengan
perlucutan dan perampasan terhadap armada VOC di Maluku oleh pasukan
Hasanuddin. Hal ini memicu perang, yang dikenal dengan nama Perang Makassar
(1666-1669). Dalam perang itu, VOC bersekutu dengan raja Bone yang menjadi
seteru Gowa yang bernama Arung Palaka (pada waktu itu Bone berada di bawah
kekuasaan Gowa).
Kalah
persenjataan, Kesultanan Gowa dikalahkan dan Hasanuddin tunduk pada Perjanjian
Bongaya pada tahun 1667, yang isinya:
i.
Gowa mengakui monopoli
perdagangan oleh VOC,
ii.
Semua pihak Barat kecuali
VOC harus meninggalkan wilayah kekuasaan Gowa,
iii.
Gowa diwajibkan untuk
membayar kerugian perang (konon sebesar 250.000 ringgit).
iv.
VOC membangun
benteng-benteng di Makassar,
v.
Gowa harus mengakui
kedaulatan Kesultanan Bone.
C. Perlawanan
terhadap pemerintah kolonial Belanda
Pasca-pembubaran
VOC perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial tidak surut,
bahkan semakin luas. Perlawanan rakyat terjadi di Maluku (perlawanan
Pattimura), Sumatera Barat (Perang Padri), Jawa (Perang Diponegoro), Bali (perang
Jagaraga), Kalimantan (perang Banjar), Palembang, Tapanuli dan Aceh.
a. Perlawanan
Pattimura di Maluku (1817)
Perlawanan
rakyat di Maluku menandai perlawanan pertama rakyat Indonesia setelah
pemerintah kolonial Belanda berkuasa lagi secara penuh di Indonesia (masa kekuasaan
kedua Belanda). Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 ini mendapat
tantangan keras dari rakyat Maluku. Hal ini disebabkan karena kondisi politik,
ekonomi, dan sosial yang buruk selama dua abad di bawah VOC.
Di
bawah pimpinan Thomas Matulessy alias Pattimura, rakyat Maluku mengangkat
senjata. Pertama-tama membakar perahu-perahu pos yang ada di pelabuhan, pasukan
Pattimura kemudian mengepung dan menduduki Benteng Duurstede dan Benteng
Deverdijk, yang menewaskan pimpinannya van Den Berg.
Pada
November 1817, pasukan Pattimura semakin terdesak. Ia pun berhasil ditangkap
oleh Belanda, dan sebulan kemudian dijatuhi hukuman gantung di tengah alun-alun
Kota Ambon.
b. Perlawanan
Pangeran Diponegoro (1825-1830)
Perang
Diponegoro tidak terlepas dari dua konteks besar:
i.
pengalaman, keyakinan,
serta pandangan pribadi Diponegoro sendiri terkait dengan situasi sosial-politik
di Jawa, yang dapat diringkas menjadi pengalaman religius Diponegoro.
ii.
kondisi sosial-politik
utama di Jawa pada waktu itu, yang memberi justifikasi atau pembenaran bagi
keyakinan pribadi Diponegoro.
·
Pengalaman religius
Diponegoro
Pangeran Diponegoro (1785-1855) adalah putra tertua Hamengkubuwana
III. Dari masa kecil sampai remaja, ia tumbuh besar bersama neneknya Ratu Ageng
di Tegalrejo, Jawa Tengah. Di tempat itu, ia dikabarkan rajin bersamadi,
mempelajari kitab-kitab agama Islam, karya-karya sastra, serta sejarah Jawa.
Pada tahun 1805-1808, ia mengalami semacam pengalaman religius
yang unik. Pengalaman itu membuat dia yakin bahwa dialah calon raja Jawa yang
ditunjuk secara supranatural. Ia mulai melakukan ziarah ke tempat-tempat suci
yang ada hubungannya dengan dinasti Mataram, di mana ia mengalami serangkaian mimpi.
Dalam salah satu mimpinya, Ratu Kidul menemuinya serta menjanjikannya bantuan.
Janji itu menegaskan statusnya sebagai calon raja. Selama waktu itu, situasi di
Jawa bertambah buruk dan Diponegoro semakin mendapat banyak pengikut.
·
Kondisi sosial-politik di
Jawa
Pada masa itu,kondisi sosial-politik di Jawa sebelum
dan sekitar tahun 1825 diwarnai beberapa hal sebagai berikut.
i.
Semakin kuatnya campur
tangan Belanda terhadap urusan internal kerajaan, terutama sejak zaman H.W. Daendels.
ii.
Raja-raja Jawa
diperlakukan seperti bawahan Batavia, yang menjadi pusat kekuasaan Belanda di
Jawa. Hamengkubuwana II, misalnya, sangat menentang sikap tersebut. Antipati
pihak kerajaan memuncak ketika Daendels pada tahun 1811 secara sepihak
menghapus uang sewa daerah pesisir, yang seharusnya diberikan kepada pihak
kerajaan. Padahal, perjanjian sewa-menyewa daerah pesisir ini sudah berlaku
sejak tahun 1746.
iii.
Secara internal,
lingkungan istana sendiri diwarnai praktik korupsi dan persekongkolan yang
merusak ketahanan serta kestabilan kerajaan. Buruknya lingkungan istana telah
memudahkan Belanda melakukan intervensi serta menerapkan politik adu domba.
Diponegoro menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan
terhadap Belanda. Momentum itu terjadi pada tahun 1825. Pada bulan Mei tahun
itu, Belanda membangun jalan baru yang dekat dengan Tegalrejo, tempat tinggal Diponegoro.
Belanda memasang patok-patok kayu sebagai batas pembangunan jalan, dan melewati
makam leluhur pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Hal ini dilakukan Belanda tanpa
seizin dan sepersetujuannya.
Hal ini membuatnya merasa terhina. Ia kemudian mengobarkan
perlawanan terhadap Belanda di Tegalrejo dan berhasil menghimpun kekuatan dari
berbagai wilayah penting dan berbagai golongan di Pulau Jawa, termasuk kalangan
bangsawan. Kemudian, ia dan para pengikutnya membangun pertahanan di bukit
Selarong. Perlawanan Diponegoro bahkan meluas sampai ke Jawa Timur.
Menghadapi perlawanan yang kuat dan membahayakan pemerintahan
ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat, yang semula ditugaskan
untuk melawan kaum Padri. Di setiap daerah yang berhasil diduduki, Belanda membangun
benteng pertahanan yang terkenal dengan sebutan Bentengstelsel. Di antara
benteng-benteng tersebut, dibangun jalan penghubung serta pasukan gerak cepat
untuk memutus garis komando serta ruang gerak pasukan Diponegoro.
Sistem Bentengstelsel ini berhasil mempersempit ruang
gerak pasukan Diponegoro. Belanda kemudian menekan Diponegoro agar menyerah.
Belanda juga mengumumkan adanya pemberian hadiah kepada siapa saja yang
berhasil menangkap Diponegoro, hidup ataupun mati, dengan hadiah 20.000
ringgit. Sayembara ini tidak ditanggapi oleh rakyat. Akhirnya, Belanda
menerapkan siasat dan tipu muslihat, yaitu dengan berpura-pura mengajak Diponegoro
untuk berunding. Melalui siasat itu, Diponegoro ditangkap di Magelang, Jawa
Tengah, lalu diasingkan ke Manado pada tahun 1830. la wafat di tempat itu pada
8 Januari 1855.
c. Perlawanan
Kesultanan Palembang (1804-1821)
Belanda
sudah lama menduduki Palembang. Pendudukan Palembang sangat penting artinya
bagi Belanda, setidaknya karena dua alasan:
·
Posisi Palembang
strategis: menghubungkan antara wilayah kekuasaan Belanda di Jawa dan Sumatera.
Di Sumatera, Belanda berniat menguasai perdagangan lada, suatu komoditas yang
juga menjadi incaran Inggris.
·
Belanda berkepentingan menguasai
pertambangan timah di Bangka dan Belitung, dua wilayah yang berada di bawah kedaulatan
Kesultanan Palembang.
Rakyat
Palembang menunjukkan sikap antipati yang tinggi sejak Belanda menduduki
wilayah mereka. Sikap antipati yang sama kelak mereka tunjukkan terhadap
penjajah Inggris. Baru pada masa pemerintahan Sultan Badaruddin (1804-1812,
1813, 1818-1821), resistensi itu memuncak menjadi sebuah perlawanan yang besar.
Itu terjadi antara tahun 1804 sampai tahun 1821. Pelaku utamanya tidak lain
adalah Sultan Badaruddin sendiri.
Konon,
ia bukanlah sahabat Belanda. Ketika Belanda takluk kepada Inggris melalui
Perjanjian Tuntang (1811), sebagian kecil pasukan Belanda masih bertahan di
Palembang. Pada saat yang sama, Inggris memusatkan sebagian besar perhatiannya
ke Pulau Jawa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Badaruddin. Diam-diam ia menyerang
dan membantai 87 orang (24 di antaranya orang Belanda) di garnisum Belanda di
Palembang. Badaruddin juga ternyata menentang keberadaan Inggris di wilayah kekuasaannya.
Karena itu, Inggris menyerang Palembang pada tahun 1812, menjarah isi istana,
serta melantik adik Badaruddin menjadi sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin
(1812-1813, 1813-1818).
Badaruddin
lolos. Namun, pada tahun 1813, ia menyerah. Sikapnya yang tunduk kepada Inggris
membuat residen Inggris di Palembang mendudukannya kembali ke takhta kesultanan
pada tahun yang sama. Namun, tidak sampai sebulan ia berada di singgasana
karena Thomas S. Raffles, penguasa tertinggi Inggris di Sumatera, menolak
penetapan itu. Oleh Raffles, Najamuddin didudukkan lagi sebagai sultan.
Ketegangan antara kedua bersaudara ini terus berlanjut hingga Belanda
memperoleh kembali bekas jajahannya di Nusantara dari Inggris pada tahun 1814.
Pada
tahun 1818, Belanda mengirimkan ekspedisi pertama ke Palembang pasca-Konvensi
London. Setelah menguasai Palembang, Belanda mengasingkan Najamuddin ke
Batavia. Karena tindakan ini tidak mengakhiri perlawanan di Palembang, Belanda
kemudian mengirimkan ekspedisi kedua pada tahun 1819. Ekspedisi ini dikalahkan
Badaruddin. Belanda membalas pada tahun 1821, dengan menghimpun sebuah pasukan
besar yang terdiri dari 4.000 tentara. Sempat dipukul mundur, Belanda akhirnya
berhasil menaklukkan Palembang dan mengasingkan Badaruddin ke Ternate.
Putra
sulung Najamuddin lalu diangkat menjadi sultan, juga dengan nama Ahmad
Najamuddin (1821-1823). Pada tahun 1823, Belanda menempatkan Palembang di bawah
kekuasaan langsung mereka, dan Kesultanan Palembang dihapus.
d. Perang
Padri (1803-1838)
Perang
Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya terutama
di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Bermula dari
konflik internal, yaitu antara golongan adat dan golongan ulama, perang ini
berubah menjadi perang melawan Belanda.
1. Perang
Saudara: Kaum Padri lawan Kaum Adat (1803-1821)
Pemicu
perang antara golongan ulama, yang disebut kaum Padri, dan golongan Adat adalah
adanya keinginan dari tiga orang ulama asal Pidari atau Pedir (Aceh) untuk
memberlakukan syariat Islam di seluruh Tanah Minang. Ketiga tokoh ini baru saja
kembali ke Minangkabau setelah menunaikan ibadah haji di Mekkah tahun 1803-1804
melalui pelabuhan Aceh yang bernama Pedir. Karena itu, gerakan pembaruan ini
disebut juga dengan Gerakan Padri.
Para
pimpinan Padri terdiri dari sejumlah ulama, di antaranya Haji Miskin, Haji
Sumanik, dan Haji Plobang. Bergabung pula Tuanku nan Renceh dan sejumlah ulama
lainnya. Para ulama ini menamakan kelompok mereka sebagai Harimau Nan Salapan.
Tuanku nan Renceh dari Kamang, Agam kemudian menunjuk Muhammad Shahab sebagai
imam (pemimpin) bagi kaum Padri di Bonjol, yang kemudian lebih dikenal dengan
panggilan Tuanku Imam Bonjol (1772-1864). Tuanku aslinya adalah gelar
kehormatan Minangkabau untuk guru-guru agama. Pada masa Perang Padri, gelar ini
disematkan juga kepada pemimpin-pemimpin utama kaum Padri.
Karena
selalu tidak memperoleh kata sepakat dengan kaum adat, pecahlah perang antara
kaum Padri dan kaum Adat (wilayah Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya) pada
tahun 1803. Kemenangan demi kemenangan diraih kaum Padri. Pada 1815, kaum Padri
di bawah Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung, dan terjadi perang di Kota
Tangah. Dalam pertempuran ini, Sultan Arifin Murningsyah dan keluarga besarnya
terpaksa melarikan diri dan istana Pagaruyung dibakar. Sebagian besar keluarga
Kerajaan Pagaruyung akhirnya terbunuh di Tanah Datar, namun Sultan Arifin
lolos. Kaum Padri lalu menyebar ke Tapanuli selatan, serta mulai mengislamkan
orang- orang Batak yang dianggap sebagai penyembah berhala (masih menganut
agama asli). Langkah kaum Padri di wilayah itu terhambat oleh tibanya orang
Belanda di Padang pada tahun 1819.
2. Kaum
Padri Melawan Belanda-Kaum Adat (1821-1832) Dalam keadaan terdesak, Sultan
Arifin Murningsyah berinisiatif meminta bantuan Belanda pada tahun 1821.
Permintaan ini disambut Belanda. Akan tetapi, sebagaimana dilakukannya di
tempat-tempat lain di Jawa, bantuan ini bersyarat: dalam sebuah perjanjian yang
ditandatangani oleh para penghulu pada tahun 1821, pihak kerajaan menyatakan menyerahkan
Minangkabau kepada Belanda dan tidak lagi mempunyai kekuasaan yang nyata.
Pasca
perjanjian itu, meletuslah perang kaum Padri melawan Belanda-kaum Adat
(1821-1838). Kaum Padri memberikan perlawanan yang sengit. Pada tahun 1825,
Sultan Arifin Murningsyah dibunuh kaum Padri, Pada tahun 1825, Belanda
memprakarsal perjanjian damal dengan kaum Padri, yang terwujud dengan
ditandatanganinya Perjanjian Masang oleh kedua pihak. Alasan utama dibuatnya
perjanjian ini adalah: pada saat yang sama, Belanda menghadapi perang yang
lebih besar di Jawa, yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830).
Untuk itu, pasukan Belanda di Sumatera Barat diperintahkan untuk membantu.
Tampaknya, bagi Belanda, mempertahankan Jawa lebih mendesak daripada menguasai
Sumatera Ditambah lagi dengan dua kenyataan berikut:
·
kaum Padri bukanlah lawan
yang mudah dikalahkan; perlawanan mereka sangat sengit. Di bawah panji
"Perang antara Islam melawan kaum kafir", semangat kaum Padri
berkobar-kobar,
·
pada saat yang sama,
Belanda menghadapi perang perang lain di Eropa, terutama dengan Belgia.
Kaum
Padri-Adat Melawan Belanda (1831-1838) Setelah Perang Diponegoro berakhir dan
kekuatan Belanda di Jawa pulih, Belanda melanggar Perjanjian Masang dan mencoba
menundukkan kembali kaum Padri. Akan tetapi, pada saat yang sama Tuanku Imam
Bonjol telah berhasil merangkul kaum Adat dalam sebuah perjanjian damai di
Bukit Marapalam (Tanah Datar), yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato atau
"Piagam Bukit Marapalam". Perjanjian ini
pada
dasarnya merupakan sebuah kompromi antara kaum Padri dan kaum Adat, yang
isinya: "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah", yang
berarti adat Minangkabau berlandaskan agama Islam, dan agama Islam berlandaskan
Al-Quran, Belanda pun menghadapi kaum Padri dan kaum Adat sekaligus.
Menghadapi
perlawanan yang lebih besar ini, Belanda menerapkan strategi baru, yaitu
memotong garis bantuan ekonomi gerakan perlawanan, yaitu dengan menguasai
pesisir barat dan pesisir timur yang merupakan pintu gerbang perdagangan Minangkabau.
Strategi itu didukung dengan strategi Bentengstelsel, yang sukses diterapkan
dalam Perang Diponegoro. Benteng Fort de Kock di Bukittinggi adalah salah satu
benteng yang dibangun Belanda dalam rangka mempersempit gerak maju pasukan Imam
Bonjol.
Pemerintah
kolonial Hindia Belanda mengeluarkan pengumuman yang disebut dengan Plakat
Panjang
pada tahun 1833. Isinya antara lain bahwa:
·
Kedatangan Belanda ke
Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negeri tersebut.
·
Kedatangan mereka hanya
untuk berdagang dan menjaga keamanan.
·
Penduduk Minangkabau akan
tetap dipimpin oleh para penghulu mereka dan tidak diharuskan membayar pajak.
·
Dalam rangka menjaga
keamanan, membuat jalan, membangun
·
sekolah, diperlukan
biaya. Maka, sebagai ganti atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Belanda
untuk hal-hal tersebut, penduduk diwajibkan menanam kopi dan harus menjualnya
kepada Belanda.
Plakat
ini tidak menyurutkan perlawanan rakyat Minang. Perlawanan terus berlanjut.
Lamanya penyelesaian Perang Padri membuat Gubernur Jenderal Belanda, Johannes
van den Bosch datang ke Padang pada tanggal 23 Agustus 1833 untuk melihat lebih
dekat operasi militer yang dilakukan oleh pasukannya. Van den Bosch kemudian
mengambil keputusan dan memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang pertahanan
Bonjol selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 1833. Serangan ke Bonjol
berhasil digagalkan bahkan sebagian besar perlengkapan, perbekalan, serta
persenjataan (meriam) Belanda berhasil dirampas oleh kaum Padri.
Pada
tanggal 16 April 1835, Belanda memutuskan kembali untuk menyerang Bonjol.
Serangan Belanda ke Benteng Bonjol berhasil ditahan kaum Padri pada tanggal 16
Juni 1835. Pada tanggal 3 Desember 1836, Belanda kembali melakukan serangan
besar-besaran dan berhasil meruntuhkan sebagian Benteng Bonjol. Sebagian
keluarga Tuanku Imam Bonjol terbunuh. Kaum Padri masih dapat bertahan bahkan
berhasil mengusir pasukan Belanda keluar dari benteng.
Pada
awal 1837, Belanda mengutus Cochius, seorang jenderal Belanda yang ahli dalam
strategi perang Bentengstelsel untuk memimpin serangan besar-besaran Belanda ke
Benteng Bonjol untuk yang kesekian kalinya. Benteng Bonjol dikepung dan
diserang dari segala arah selama enam bulan berturut-turut, yaitu sejak tanggal
16 Maret sampai 17 Agustus 1837. Pada tanggal 17 Agustus 1837 itu, Benteng
Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan. Namun, Imam Bonjol serta beberapa
pengikutnya berhasil lolos.
Dalam
pelariannya, ia sempat berupaya membangun kekuatan Kaum Padri kembali, tetapi
gagal. Dalam kondisi seperti ini, Belanda diundang untuk datang ke Palupuh
(Agam), yang dirancang sebagai mengajak Imam Bonjol untuk berunding. Tuanku
Imam Bonjol tempat perundingan. Sesampainya di tempat itu, bukannya diajak
berunding, Imam Bonjol ditangkap dan dalam kondisi sakit langsung dibawa ke
Bukittingi dan selanjutnya ke Padang.
Pada
tanggal 23 Januari 1838, ia dipindahkan ke Cianjur lalu ke Ambon. Pada tahun
1839, ia dipindahkan lagi ke Manado dan tetap diasingkan di sana hingga
wafatnya pada tahun 1864.
e. Perang
Aceh (1873-1904)
Latar
Belakang Setelah menguasai Sumatera Barat, Belanda berencana menaklukkan Aceh.
Belanda ingin menguasai Aceh dalam rangka mewujudkan Pax Netherlandica, yaitu:
·
Menguasai seluruh
Nusantara termasuk Pulau Sumatera serta membebaskannya dari segala pengaruh dan
intervensi negara-negara lain seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat.
Pax Netherlandica itu demi kepentingan ekonomi: Belanda tidak mau ada pesaing
lain yang mengganggu kebijakan monopolinya di Nusantara termasuk Aceh.
·
Memperluas akses bagi
pengusaha-pengusaha swasta asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
terutama untuk membuka perkebunan dan pertambangan. Dalam kurun waktu itu,
Belanda menerapkan kebijakan Pintu Terbuka di Nusantara.
Mencegah
terjadinya perang, pada tahun 1873 utusan Belanda menghadap Sultan Mahmud di
Kutaraja. Utusan ini menyampaikan tuntutan agar Kesultanan Aceh bersedia tunduk
kepada pemerintah Belanda. Namun, Sultan Mahmud menolak, yang kemudian dianggap
oleh Belanda sebagai pernyataan perang.
Pada
bulan Maret tahun yang sama, Belanda di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohler
melancarkan serangan pertama langsung ke pusat istana, yaitu di Kutaraja (Banda
Aceh), dengan kekuatan 3.000 serdadu. Di luar dugaan, Belanda dipukul mundur
dengan korban jiwa yang besar: Jenderal Kohler beserta 80 serdadu tewas.
Kegagalan serangan pertama memicu serangan kedua pada akhir tahun yang sama
(1873) di bawah pimpinan Mayjen Jan van Swieten. Sebanyak 8.500 orang serdadu,
4.300 orang pelayan dan kuli, serta 1.500 orang pasukan cadangan dikerahkan.
Dalam serangan ini, Belanda berhasil menduduki istana.
Meskipun
demikian, perjuangan rakyat Aceh tidak berhenti. Sultan Mahmud dan para
pengikutnya keluar dari Banda Aceh dan mundur ke wilayah-wilayah pegunungan.
Belanda merasa telah memenangkan perang, dan lantas mengumumkan kepada dunia
luar bahwa Aceh berhasil dikuasai dan kesultanan dihapuskan. Di tengah
perjuangan gerilya, Sultan Mahmud wafat karena kolera. la digantikan oleh
Tuanku Muhammad Daud Syah dengan gelar Sultan Ibrahim Mansyur Syah (1875-1907).
Meskipun terjadi pergantian pemimpin, perlawanan rakyat Aceh tetap berlangsung
dengan sengit.
pelabuhan
Aceh dalam rangka mematikan sumber ekonomi dan harus menerapkan strategi baru,
yaitu memblokade pelabuhan. Karena sumber ekonominya terancam oleh blokade,
para penguasa pelabuhan Aceh mengambil sikap berpura-pura tunduk kepada Belanda
sehingga blokade dibuka kembali. Pendapatan yang mereka peroleh kemudian
digunakan untuk membantu pasukan Aceh yang berada di pedalaman-pedalaman.
Pada
sekitar tahun 1801-an, perlawanan gerilya mulai didominasi oleh para ulama,
seperti Teuku Cik Di Tiro (1836-1891) dan sebagian bangsawan seperti Teuku Umar
(1854-1899) dan istrinya Cut Nyak Dien (1848-1908). Perlawanan yang konsisten
dengan taktik gerilya telah memakan banyak korban jiwa, energi, dan sumber
keuangan Belanda. Dalam rangka penghematan, pada tahun 1884-1885 markas besar
Belanda di Batavia memerintahkan agar perang dihentikan. Kesempatan ini
dimanfaatkan rakyat Aceh untuk berkonsolidasi. Alhasil, banyak wilayah
pedalaman akhirnya kembali ke genggaman mereka. Di tengah situasi
"damai" itu, pada tahun 1893, secara mengejutkan Teuku Umar dan
pasukannya menyerah kepada Belanda. Belanda menyambut gembira, bahkan langsung
mengangkatnya sebagai panglima perang. Selain itu, pasukannya diberi senjata
serta perbekalan lengkap. Hanya berselang tiga tahun setelah peristiwa
tersebut, pada tahun 1896 Teuku Umar dan seluruh pasukannya kembali bergabung
dengan rakyat Aceh melancarkan serangan bergerilya terhadap Belanda.
Atas
saran C. Snouck Hurgronje (1857-1936), penasehat utama pemerintah kolonial
dalam hal masalah Islam, Belanda mengubah strategi. Hurgronje mengusulkan bahwa
satu-satunya cara menguasai Aceh adalah meredakan perlawanan yang fanatik dari
kaum ulama. Mereka harus dikalahkan. Sementara itu, untuk menjaga kestabilan,
pemerintah Belanda harus menjalinkerja sama dengan para uleebalang, yaitu
pemimpin adat atau golongan sekuler.
Kali
ini, perang dipimpin oleh J.B. van Heutsz (1851-1924). Langkah pertamanya
adalah mencari kaum uleebalang untuk bekerja sama. Setelah bersedia, Hurgronje
mengajukan suatu kesepakatan politik baru dengan mereka, yang disebut dengan
Aceh mengakui kekuasaan Belanda serta tunduk pada perintah-Pernyataan Singkat
(Korte Verklaring). Isinya bahwa penguasa perintahnya. Pernyataan yang
diperkenalkan pertama kali di Aceh pada tahun 1898 ini kemudian menjadi
perjanjian standar yang berlaku untuk seluruh raja-raja di Nusantara.
Selanjutnya, raja-raja lokal di Aceh diangkat menjadi semacam bupati seperti di
Jawa Perjanjian serta persekutuan Belanda dengan para uleebalang mengakibatkan
terjadinya perpecahan dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi di antara
rakyat Aceh.
Pasca-persekutuan
itu, misalnya, Belanda membentuk pasukan marsose, yaitu pasukan gerak cepat
untuk menghancurkan kantong-kantong pertahanan rakyat Aceh. Pasukan inilah yang
menewaskan Teuku Umar pada tahun 1899 ketika Belanda melancarkan serangan ke
Meulaboh. Pada tahun 1903, dibentuk suatu pemerintahan yang lebih stabil yang
didasarkan pada persekutan dengan para uleebalang. Pada tahun yang sama (1903),
Sultan Ibrahim Mansur Syah atau Tuanku Daud Syah menyerah. Perlawanan
dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien, dan berakhir ketika Cut Nyak Dien ditangkap
tahun 1905, lalu diasingkan ke Sumedang (Jawa Barat) sampai wafatnya tahun
1908. Perlawanan rakyat dengan skala yang lebih kecil terus terjadi setelah
itu.
f.
Perlawanan
Sisingamangaraja XII (1870-1907)
Sebagai
akibat dari Perang Padri, pengaruh Belanda juga menembus wilayah Tapanuli.
Sejak lama, kaum Padri telah membantu penyebaran Islam di wilayah ini. Meskipun
demikian,sebagian besar penduduknya masih menganut agama asli. Kehadiran
Belanda memicu apa yang disebut Perang Tapanuli(1870-1907).
Alasan
utama meletusnya perang ini adalah Raja Sisingamangaraja XII tidak senang
daerah kekuasaannya diperkecil oleh Belanda. Kota Natal, Mandailing, Angkola,
dan Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai oleh Belanda. Sebagaimana telah
dijelaskan sebelumnya, sikap ini tidak terlepas dari usaha Belanda mewujudkan
Pax Netherlandica. Sampai sebelum perang terjadi, Kerajaan Batak adalah sebuah
kerajaan yang merdeka.
Raja
Sisingamangaraja XII sendiri dikabarkan tidak menyetujui kehadiran para
misionaris, yang saat itu mulai mengembangkan agama Kristen di Silindung,
wilayah kekuasaan Raja Sisingamangaraja XII. Oleh karena itu, pada bulan
Januari tahun 1878, ia dikabarkan mengultimatum para zending agar segera
meninggalkan Silindung. Diberi ultimatum oleh Sisingamangaraja, pada akhir
Januari tahun yang sama Nommensen meminta perlindungan Belanda, yang kemudian
dijadikan alasan oleh Belanda untuk menaklukkan Tanah Tapanuli.
Akan
tetapi, menurut sumber lain, Raja Sisingamangaraja XII, murni menentang
kekuasaan Belanda di wilayah kekuasaannya, bukan menentang kehadiran zending.
Ia hanya mengingatkan para zending agar tidak menjadi alat kekuasaan Belanda di
wilayahnya. Selanjutnya, pada bulan Februari 1878, Sisingamangaraja XII
melancarkan serangan terhadap pos pasukan Belanda di Bahal Batu, dekat
Tarutung, Tapanuli Utara. Pertempuran merebak sampai ke daerah Buntur, Bahal
Batu, Balige, Si Borang-Borang, dan Lumban Julu. Perang berlangsung selama
tujuh tahun.
Pada
tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakkara, pusat
kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat serangan ini,
Sisingamangaraja XII terpaksa menyingkir ke Dairi Pakpak. Pada tahun 1904,
pasukan Belanda di bawah pimpinan G.C. Ernst van Daalen yang semula bertugas di
Aceh diperintahkan menuju Tapanuli. Ia berhasil memukul mundur perlawanan
Sisingamangaraja XII.
Pada
tahun 1907, pasukan gerak cepat Belanda, yaitu Marsose, di bawah pimpinan
Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja
XII serta dua orang anaknya. Sisingamangaraja XII dan para pengikutnya berhasil
melarikan diri ke hutan Simsim. la menolak tawaran untuk menyerah. Dalam
pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur bersama putri dan
dua orang putranya. Gugurnya Sisingamangaraja Il menandai berakhirnya Perang
Tapanuli.
g. Perlawanan
Kerajaan-kerajaan di Bali (1846-1849)
Perang
dengan kerajaan-kerajaan di Bali berlangsung dalam tiga dipicu oleh kegigihan
raja-raja Bali mempertahankan apa yang tahap, yaitu tahun 1846, 1848, dan 1849.
Serangkain perang itu disebut hak tawan karang. Hak Tawan Karang adalah hak
yang beserta penumpang kapal-kapal asing yang karam di perairan Bali.
Pada
tahun 1844, raja Buleleng merampas kapal Belanda yang secara kebetulan
terdampar di Pantai Buleleng. Belanda mengultimatum agar seluruh muatan kapal
yang telah dirampas dikembalikan kepada Belanda. Namun, raja Buleleng dan
patihnya Gusti Ketut Jelantik tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Pada tahun
1846, Belanda menyerang Bali. Karena kalah persenjataan, pasukan Kerajaan
Buleleng yang dipimpin Gusti Ketut Jelantik tidak mampu menahan serangan
Belanda. Pasukan Buleleng ditarik mundur ke Jagaraga, sekitar 4 (empat)
kilometer ke arah utara Singaraja, ibu kota Kerajaan Buleleng.
Merasa
Buleleng telah menyerah, sebagian besar pasukan Belanda ditarik kembali ke
Jawa. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh G.K. Jelantik membangun persekutuan
dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Karangasem, Klungkung, Mengwi, dan
Badung. Dari benteng pertahanannya di Jagaraga (Buleleng), pasukan gabungan kerajaan-kerajaan
Bali menyerang pos-pos Belanda di wilayah kerajaan tersebut serta menawan para
serdadunya.
Pada
tahun 1848, Belanda mengirim kembali tentaranya dan menuntut raja-raja Bali
membebaskan para tawanan. Belanda juga memerintahkan pembongkaran benteng-benteng
pertahanan yang didirikan rakyat Bali. Perintah ini tidak diindahkan. Belanda
lalu berupaya merebut kembali pos-pos pertahanannya yang hancur akibat serangan
pasukan raja-raja Bali. Namun, upaya ini mendapat perlawanan yang gigih dari
pasukan Bali. Belanda pun terpaksa menarik mundur pasukannya ke kapal.
Pada
tahun 1849, Belanda kembali mengirimkan pasukan, kali ini dengan jumlah yang
lebih besar daripada sebelumnya. Kota Singaraja diserang dan dalam waktu
singkat pusat kota ini dikuasai Belanda. Belanda kemudian menyerang Jagaraga.
Di sinilah rakyat Bali bersumpah memerangi Belanda sampai tetes darah
penghabisan. Karena sumpah ini, perang tersebut terkenal dengan nama Perang
Puputan, yang berarti perang sampai mati.
Pasukan
Bali gugur. Belanda kemudian berhasil menguasai Jagaraga, Karena kalah
persenjataan dan pengalaman perang, banyak menaklukkan Jembrana, Badung,
Klungkung, Karangasem, dan Bangli.
h. Perlawanan
Kesultanan Banjar (1859-1905)
Pada
tahun 1859, meletuslah Perang Banjar (1859-1905), yaitu perang antara
Kesultanan Banjar melawan penjajahan kolonial Belanda. Kesultananan Banjar
mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Alasan
terjadinya perlawanan rakyat Banjar antara lain sebagai berikut.
Belanda
terlalu banyak campur tangan dalam urusan internal Kesultanan. Campur tangan
yang sangat ditentang rakyat Banjar adalah ketika Belanda mengangkat
Tamjidillah sebagai sultan. Kalangan istana dan rakyat Banjar menilai Pangeran
Hidayatullah-lah yang lebih berhak menduduki takhta; Belanda memonopoli
perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang yaitu emas dan intan. Hal
tersebut sangat merugikan rakyat dan pedagang Banjar sejak abad ke-17 Rakyat
hidup menderita karena beban pajak serta kewajiban kerja rodi membuka jalan dalam
rangka mempermudah akses Belanda ke daerah-daerah pertambangan Belanda; Belanda
bermaksud menguasai daerah Kalimantan bagian selatan karena di daerah ini
ditemukan batu bara; Belanda semakin memperluas wilayahnya di Kalimantan bagian
selatan untuk perkebunan dan pertambangan, sehingga wilayah kerajaan menjadi
semakin sempit.
Pada
tahun 1857, Kesultanan Banjar mengalami konflik internal terkait ahli-waris
takhta setelah meninggalnya Sultan Adam pada tahun 1857. Belanda menunjuk
Pangeran Tamjidillah (memerintah 1857-1859), cucu Sultan Adam, menjadi sultan.
Putra dari Sultan Adam sendiri, yaitu Abdul Rakhman, sekaligus ayah dari
Tamjidillah, telah wafat pada tahun 1852. Menurut kalangan istana dan rakyat
Banjar, Pangeran Hidayatullah lebih layak menduduki takhta. Alasannya, ibu
Tamjidillah bukan dari kalangan bangsawan Banjar.
Tindakan Belanda semakin meresahkan ketika
ayahanda Pangeran Hidayatullah, yaitu Pangeran Prabu Anom, ditangkap dan
kekuasaan Kesultanan Banjar diambil-alih pemerintah kolonial. Tamjidillah lebih
disukai Belanda karena menjanjikan konsesi yang lebih besar. Maka, meletuslah
Perang Banjar (1859-1863).
Pada
bulan April, pecah perlawanan besar di Banjarmasin, dipimpin oleh Pangeran
Antasari, seorang pangeran dari suatu cabang keluarga kerajaan yang haknya
telah dicabut pada abad ke-18 dan dua orang pemimpin kaum tani.
Pada
tanggal 25 April 1859, Antasari dan rakyat Banjar menyerang perusahaan tambang
batu bara Belanda di Pengaron, pos-pos misionaris, serta membunuh orang-orang
Eropa yang mereka jumpai di sana. Pangeran Antasari juga menyerang pos-pos
Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut,Tabalong, sepanjang
Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu.
Untuk
meredakan militansi rakyat Banjar, Belanda memaksa Tamjidillah turun takhta
pada tahun 1859 dan mengasingkannya ke Bogor, Jawa Barat. Akan tetapi, pada
tahun 1860, Belanda menyatakan Kesultanan Banjar dihapuskan dan mengumumkan
kekuasaan kolonial yang bersifat langsung. Pada saat yang sama, Belanda
mengultimatum Pangeran Hidayatullah agar menyerah, tetapi ultimatum ini
ditolak.
Antasari menjadi pusat kesetiaan orang-orang yang anti-Belanda hingga meninggalnya akibat cacar tahun 1862. Pertempuran besar terus berlanjut sampai tahun 1905. Pada tahun itu, Sultan Muhammad Seman dari keluarga Antasari terbunuh. Peristiwa ini mengakhiri garis kepemimpinan raja. Perlawanan rakyat Banjar pun benar-benar berakhir.
0 komentar:
Posting Komentar