1. Bersifat lokal
Perlawanan dilakukan oleh masing-masing kerajaan sebagai reaksi langsung terhadap pelanggaran kedaulatan serta kesewenang-wenangan penjajah di tempat itu. Dengan kata lain, perlawanan itu bersifat lokal dan dipandang oleh kerajaan lain sebagai masalah internal. Dengan demikian, kerajaan lain memilih tidak terlibat kecuali jika mereka diminta bantuannya untuk menjadi sekutu. Dalam tahap ini, kita belum melihat adanya kesadaran nasional.
2. Bergantung pada seorang pimpinan kharismatik
Perlawanan bersenjata itu mengandalkan tokoh kharismatik, seperti raja, bangsawan, pembesar kerajaan, pemuka agama, dan rakyat biasa yang berpengaruh atau yang dianggap memiliki kesaktian dan kekuatan yang melebihi manusia biasa. Karena bertumpu pada kharisma pemimpin, tatkala pemimpin itu tewas atau tertangkap, rakyat tercerai-berai dan perlawanan pun akhirnya berhenti. Hal itulah yang terjadi dalam Perang Diponegoro, Perang Aceh, Perang Makassar, Perang Padri, dan Perang Tapanuli.
3. Perlawanan mengandalkan kekuatan senjata
Teknologi persenjataan modern belum dikenal rakyat Nusantara ketika itu. Mereka mengandalkan senjata tradisional, seperti bambu runcing, kelewang, pedang, keris, dan sebagainya.
4. Mudah Dipecah-Belah
Kepatuhan terhadap seorang pemimpin serta ketiadaan pemahaman terhadap kepentingan bersama membuat rakyat sering mudah dipengaruhi oleh adanya imbalan materi untuk melakukan pengkhianatan. Itulah politik devide et impera. Bagi Belanda, cara ini sangat efektif dalam melemahkan perjuangan rakyat.
A. Perlawanan terhadap Portugis
a. Perlawanan Kesultanan Ternate
Monopoli perdagangan, intervensi terhadap urusan internal Kesultanan Ternate, serta penyebaran agama Kristen membuat rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Hairun melakukan perlawanan terhadap Portugis. Sayangnya, Sultan Hairun ditangkap dengan sebuah tipu muslihat dan kemudian dihukum mati pada tahun 1570. Perjuangannya dilanjutkan oleh Sultan Baabullah. Di bawah Baabullah, Portugis berhasil diusir dari Maluku pada tahun 1575. Portugis lalu menyingkir ke Pulau Timor dan berkuasa di Timor Timur sampai menjelang akhir abad ke-20.
b. Perlawanan Kesultanan Demak
Pendudukan Portugis atas Kesultanan Malaka pada tahun 1511 serta kebijakan monopoli yang diterapkannya mengakibatkan terganggunya perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Islam. Hal ini memicu solidaritas dari Kesultanan Demak. Saat itu, Demak dipimpin oleh Raden Patah. Selain sebagai bentuk solidaritas, serangan Demak ke Malaka juga dimaksudkan untuk menghambat niat Portugis menguasai Pulau Jawa. Raden Patah tidak memimpin langsung pasukan Demak, tetapi mengutus Pati Unus. Tercatat, dua kali Demak menyerang Portugis di Malaka, yaitu pada tahun 1512 dan tahun 1513.
Pintu masuk bagi Portugis untuk menguasai Pulau Jawa akhirnya mulai terbuka pada tahun 1526. Dalam rangka memperkuat pertahanannya, Pajajaran menjalin persekutuan dengan Portugis pada tahun 1522. Portugis diberi hak monopoli perdagangan lada sebagai imbalan atas persekutuan tersebut. Lalu Portugis bermaksud membangun benteng di Sunda Kelapa pada tahun berikutnya.
Kabar persekutuan ini sampai ke telinga penguasa Demak. Maka, khawatir ekspansi Portugis di depan mata, Demak yang saat itu dipimpin Sultan Trenggono terlebih dahulu menyerang Sunda Kelapa pada tahun 1523. Sunda Kelapa pun berhasil dikuasai Demak. Pada tahun 1527, tanpa menyadari terjadi perubahan kekuasaan di Sunda Kelapa, Portugis tiba untuk membangun benteng. Dari Sunda Kelapa, Demak di bawah pimpinan Fatahillah berhasil menghalau Portugis pada tanggal Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, yang berarti Kemenangan yang 22 Juni 1527. Atas kemenangan itu, Fatahillah mengganti nama Gemilang.
c. Perlawanan Kesultanan Aceh
Sejak Malaka dikuasai Portugis, para pedagang muslim pindah ke Aceh. Kehadiran para pedagang muslim ini membuat Aceh maju dengan pesat. Hal ini mengkhawatirkan Portugis. Aceh pun diserang. Kesultanan Aceh melakukan perlawanan dan berhasil mempertahankan diri dalam waktu yang cukup lama. Hal itu karena banyaknya bantuan untuk Aceh dan kapal-kapal perang Aceh sendiri telah dilengkapi dengan prajurit dan persenjataan yang tangguh.
Perlawanan Aceh terhadap Portugis berjalan cukup lama. Sultan Ali Mughayat Syah (1514-1518) berhasil membebaskan Aceh dari kekuasaan Portugis. Selanjutnya, Sultan Alaudin Riayat Syah (1537-1568) menentang Portugis dengan bantuan Johor, dan Sultan Iskandar Muda (1607-1638) pernah dua kali menyerang Portugis di Malaka, yaitu tahun 1615 dan 1629. Meskipun tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka, perlawanan rakyat Aceh tetap berlanjut hingga Malaka jatuh ke tangan VOC pada tahun 1641.
B. Perlawanan terhadap Kolonialisme Belanda
a. Perlawanan terhadap Kekuasaan VOC
· Perlawanan Kesultanan Mataram
Awalnya hubungan antara Kesultanan Mataram dan VOC berjalan dengan baik. Mataram mengizinkan VOC mendirikan banteng (loji) sebagai kantor perwakilan perdagangan di daerah Jepara. Lama-kelamaan, Mataram (di bawah Sultan Agung) menyadari bahwa kehadiran VOC di wilayahnya sangat membahayakan pemerintahannya. Sultan Agung (1613-1645) adalah raja terbesar Mataram yang memiliki cita-cita besar, yaitu:
(1) mempersatukan seluruh Jawa di bawah Mataram. Pada waktu itu, wilayah-wilayah yang belum dikuasainya adalah Banten, Surabaya, dan Blambangan.
(2) mengusir Kompeni (VOC) dari Pulau Jawa.
Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia bermaksud membendung niat Kompeni menjalankan penetrasi politik dan monopoli perdagangan. Serangan pertama Mataram terhadap VOC adalah ke kantor dagangnya di Jepara pada tahun 1618. Serangan ini dilandasi cita-cita Sultan Agung mengusir VOC dari Pulau Jawa. Selanjutnya, Sultan Agung menyerang Batavia. Keberadaan Agung menguasai sepenuhnya Tanah Jawa; secara khusus, Belanda di Batavia dianggap sebagai penghambat ambisi Sultan menghambat penguasaan atas Banten (dekat Batavia).
Sultan Agung menyerang Batavia sebanyak dua kali: tahun 1628 dan tahun 1629. Serangan pertama gagal. Serangan kedua, yang berlangsung pada bulan Agustus-Oktober tahun 1629, juga mengalami kegagalan, antara lain karena kalah persenjataan, kurangnya persediaan makanan, serta berjangkitnya wabah penyakit yang menyerang pasukan Mataram.
· Perlawanan Kesultanan Gowa atau Makassar
Pada abad ke-17, di Sulawesi Selatan telah muncul beberapa kerajaan kecil seperti Gowa, Tallo, Sopeng, dan Bone. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut, yang paling kuat baik secara ekonomi maupun militer ialah Gowa atau Makassar. Adapun faktor-faktor yang mendorong perkembangan Makassar, antara lain:
i. Letak Makasar yang sangat strategis dalam lalu lintas perdagangan Malaka-Batavia-Maluku.
ii. Jatuhnya Malaka ke tangan Portugis tahun 1511, yang membuat saudagar Arab, India, dan Melayu berpindah ke Makassar.
iii. Posisi Makassar sebagai pelabuhan transit lada-lada yang berasal dari Kesultanan Banjar.
Pada mulanya, hubungan antara VOC dan Makassar berjalan baik. Akan tetapi, kebijakan monopoli VOC membuat hubungan itu menjadi retak. VOC ingin memonopoli perdagangan Malaka-Batavia-Maluku. Sebagai balasannya, Makassar selalu berupaya menerobos monopoli VOC, yang kerap memicu ketegangan. Perang diawali dengan perlucutan dan perampasan terhadap armada VOC di Maluku oleh pasukan Hasanuddin. Hal ini memicu perang, yang dikenal dengan nama Perang Makassar (1666-1669). Dalam perang itu, VOC bersekutu dengan raja Bone yang menjadi seteru Gowa yang bernama Arung Palaka (pada waktu itu Bone berada di bawah kekuasaan Gowa).
Kalah persenjataan, Kesultanan Gowa dikalahkan dan Hasanuddin tunduk pada Perjanjian Bongaya pada tahun 1667, yang isinya:
i. Gowa mengakui monopoli perdagangan oleh VOC,
ii. Semua pihak Barat kecuali VOC harus meninggalkan wilayah kekuasaan Gowa,
iii. Gowa diwajibkan untuk membayar kerugian perang (konon sebesar 250.000 ringgit).
iv. VOC membangun benteng-benteng di Makassar,
v. Gowa harus mengakui kedaulatan Kesultanan Bone.
C. Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda
Pasca-pembubaran VOC perlawanan rakyat Indonesia terhadap pemerintah kolonial tidak surut, bahkan semakin luas. Perlawanan rakyat terjadi di Maluku (perlawanan Pattimura), Sumatera Barat (Perang Padri), Jawa (Perang Diponegoro), Bali (perang Jagaraga), Kalimantan (perang Banjar), Palembang, Tapanuli dan Aceh.
a. Perlawanan Pattimura di Maluku (1817)
Perlawanan rakyat di Maluku menandai perlawanan pertama rakyat Indonesia setelah pemerintah kolonial Belanda berkuasa lagi secara penuh di Indonesia (masa kekuasaan kedua Belanda). Kedatangan kembali kolonial Belanda pada tahun 1817 ini mendapat tantangan keras dari rakyat Maluku. Hal ini disebabkan karena kondisi politik, ekonomi, dan sosial yang buruk selama dua abad di bawah VOC.
Di bawah pimpinan Thomas Matulessy alias Pattimura, rakyat Maluku mengangkat senjata. Pertama-tama membakar perahu-perahu pos yang ada di pelabuhan, pasukan Pattimura kemudian mengepung dan menduduki Benteng Duurstede dan Benteng Deverdijk, yang menewaskan pimpinannya van Den Berg.
Pada November 1817, pasukan Pattimura semakin terdesak. Ia pun berhasil ditangkap oleh Belanda, dan sebulan kemudian dijatuhi hukuman gantung di tengah alun-alun Kota Ambon.
b. Perlawanan Pangeran Diponegoro (1825-1830)
Perang Diponegoro tidak terlepas dari dua konteks besar:
i. pengalaman, keyakinan, serta pandangan pribadi Diponegoro sendiri terkait dengan situasi sosial-politik di Jawa, yang dapat diringkas menjadi pengalaman religius Diponegoro.
ii. kondisi sosial-politik utama di Jawa pada waktu itu, yang memberi justifikasi atau pembenaran bagi keyakinan pribadi Diponegoro.
· Pengalaman religius Diponegoro
Pangeran Diponegoro (1785-1855) adalah putra tertua Hamengkubuwana III. Dari masa kecil sampai remaja, ia tumbuh besar bersama neneknya Ratu Ageng di Tegalrejo, Jawa Tengah. Di tempat itu, ia dikabarkan rajin bersamadi, mempelajari kitab-kitab agama Islam, karya-karya sastra, serta sejarah Jawa.
Pada tahun 1805-1808, ia mengalami semacam pengalaman religius yang unik. Pengalaman itu membuat dia yakin bahwa dialah calon raja Jawa yang ditunjuk secara supranatural. Ia mulai melakukan ziarah ke tempat-tempat suci yang ada hubungannya dengan dinasti Mataram, di mana ia mengalami serangkaian mimpi. Dalam salah satu mimpinya, Ratu Kidul menemuinya serta menjanjikannya bantuan. Janji itu menegaskan statusnya sebagai calon raja. Selama waktu itu, situasi di Jawa bertambah buruk dan Diponegoro semakin mendapat banyak pengikut.
· Kondisi sosial-politik di Jawa
Pada masa itu,kondisi sosial-politik di Jawa sebelum dan sekitar tahun 1825 diwarnai beberapa hal sebagai berikut.
i. Semakin kuatnya campur tangan Belanda terhadap urusan internal kerajaan, terutama sejak zaman H.W. Daendels.
ii. Raja-raja Jawa diperlakukan seperti bawahan Batavia, yang menjadi pusat kekuasaan Belanda di Jawa. Hamengkubuwana II, misalnya, sangat menentang sikap tersebut. Antipati pihak kerajaan memuncak ketika Daendels pada tahun 1811 secara sepihak menghapus uang sewa daerah pesisir, yang seharusnya diberikan kepada pihak kerajaan. Padahal, perjanjian sewa-menyewa daerah pesisir ini sudah berlaku sejak tahun 1746.
iii. Secara internal, lingkungan istana sendiri diwarnai praktik korupsi dan persekongkolan yang merusak ketahanan serta kestabilan kerajaan. Buruknya lingkungan istana telah memudahkan Belanda melakukan intervensi serta menerapkan politik adu domba.
Diponegoro menunggu saat yang tepat untuk melakukan serangan terhadap Belanda. Momentum itu terjadi pada tahun 1825. Pada bulan Mei tahun itu, Belanda membangun jalan baru yang dekat dengan Tegalrejo, tempat tinggal Diponegoro. Belanda memasang patok-patok kayu sebagai batas pembangunan jalan, dan melewati makam leluhur pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Hal ini dilakukan Belanda tanpa seizin dan sepersetujuannya.
Hal ini membuatnya merasa terhina. Ia kemudian mengobarkan perlawanan terhadap Belanda di Tegalrejo dan berhasil menghimpun kekuatan dari berbagai wilayah penting dan berbagai golongan di Pulau Jawa, termasuk kalangan bangsawan. Kemudian, ia dan para pengikutnya membangun pertahanan di bukit Selarong. Perlawanan Diponegoro bahkan meluas sampai ke Jawa Timur.
Menghadapi perlawanan yang kuat dan membahayakan pemerintahan ini, Belanda mendatangkan pasukan dari Sumatera Barat, yang semula ditugaskan untuk melawan kaum Padri. Di setiap daerah yang berhasil diduduki, Belanda membangun benteng pertahanan yang terkenal dengan sebutan Bentengstelsel. Di antara benteng-benteng tersebut, dibangun jalan penghubung serta pasukan gerak cepat untuk memutus garis komando serta ruang gerak pasukan Diponegoro.
Sistem Bentengstelsel ini berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Belanda kemudian menekan Diponegoro agar menyerah. Belanda juga mengumumkan adanya pemberian hadiah kepada siapa saja yang berhasil menangkap Diponegoro, hidup ataupun mati, dengan hadiah 20.000 ringgit. Sayembara ini tidak ditanggapi oleh rakyat. Akhirnya, Belanda menerapkan siasat dan tipu muslihat, yaitu dengan berpura-pura mengajak Diponegoro untuk berunding. Melalui siasat itu, Diponegoro ditangkap di Magelang, Jawa Tengah, lalu diasingkan ke Manado pada tahun 1830. la wafat di tempat itu pada 8 Januari 1855.
c. Perlawanan Kesultanan Palembang (1804-1821)
Belanda sudah lama menduduki Palembang. Pendudukan Palembang sangat penting artinya bagi Belanda, setidaknya karena dua alasan:
· Posisi Palembang strategis: menghubungkan antara wilayah kekuasaan Belanda di Jawa dan Sumatera. Di Sumatera, Belanda berniat menguasai perdagangan lada, suatu komoditas yang juga menjadi incaran Inggris.
· Belanda berkepentingan menguasai pertambangan timah di Bangka dan Belitung, dua wilayah yang berada di bawah kedaulatan Kesultanan Palembang.
Rakyat Palembang menunjukkan sikap antipati yang tinggi sejak Belanda menduduki wilayah mereka. Sikap antipati yang sama kelak mereka tunjukkan terhadap penjajah Inggris. Baru pada masa pemerintahan Sultan Badaruddin (1804-1812, 1813, 1818-1821), resistensi itu memuncak menjadi sebuah perlawanan yang besar. Itu terjadi antara tahun 1804 sampai tahun 1821. Pelaku utamanya tidak lain adalah Sultan Badaruddin sendiri.
Konon, ia bukanlah sahabat Belanda. Ketika Belanda takluk kepada Inggris melalui Perjanjian Tuntang (1811), sebagian kecil pasukan Belanda masih bertahan di Palembang. Pada saat yang sama, Inggris memusatkan sebagian besar perhatiannya ke Pulau Jawa. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Badaruddin. Diam-diam ia menyerang dan membantai 87 orang (24 di antaranya orang Belanda) di garnisum Belanda di Palembang. Badaruddin juga ternyata menentang keberadaan Inggris di wilayah kekuasaannya. Karena itu, Inggris menyerang Palembang pada tahun 1812, menjarah isi istana, serta melantik adik Badaruddin menjadi sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin (1812-1813, 1813-1818).
Badaruddin lolos. Namun, pada tahun 1813, ia menyerah. Sikapnya yang tunduk kepada Inggris membuat residen Inggris di Palembang mendudukannya kembali ke takhta kesultanan pada tahun yang sama. Namun, tidak sampai sebulan ia berada di singgasana karena Thomas S. Raffles, penguasa tertinggi Inggris di Sumatera, menolak penetapan itu. Oleh Raffles, Najamuddin didudukkan lagi sebagai sultan. Ketegangan antara kedua bersaudara ini terus berlanjut hingga Belanda memperoleh kembali bekas jajahannya di Nusantara dari Inggris pada tahun 1814.
Pada tahun 1818, Belanda mengirimkan ekspedisi pertama ke Palembang pasca-Konvensi London. Setelah menguasai Palembang, Belanda mengasingkan Najamuddin ke Batavia. Karena tindakan ini tidak mengakhiri perlawanan di Palembang, Belanda kemudian mengirimkan ekspedisi kedua pada tahun 1819. Ekspedisi ini dikalahkan Badaruddin. Belanda membalas pada tahun 1821, dengan menghimpun sebuah pasukan besar yang terdiri dari 4.000 tentara. Sempat dipukul mundur, Belanda akhirnya berhasil menaklukkan Palembang dan mengasingkan Badaruddin ke Ternate.
Putra sulung Najamuddin lalu diangkat menjadi sultan, juga dengan nama Ahmad Najamuddin (1821-1823). Pada tahun 1823, Belanda menempatkan Palembang di bawah kekuasaan langsung mereka, dan Kesultanan Palembang dihapus.
d. Perang Padri (1803-1838)
Perang Padri adalah perang yang berlangsung di Sumatera Barat dan sekitarnya terutama di kawasan Kerajaan Pagaruyung dari tahun 1803 hingga 1838. Bermula dari konflik internal, yaitu antara golongan adat dan golongan ulama, perang ini berubah menjadi perang melawan Belanda.
1. Perang Saudara: Kaum Padri lawan Kaum Adat (1803-1821)
Pemicu perang antara golongan ulama, yang disebut kaum Padri, dan golongan Adat adalah adanya keinginan dari tiga orang ulama asal Pidari atau Pedir (Aceh) untuk memberlakukan syariat Islam di seluruh Tanah Minang. Ketiga tokoh ini baru saja kembali ke Minangkabau setelah menunaikan ibadah haji di Mekkah tahun 1803-1804 melalui pelabuhan Aceh yang bernama Pedir. Karena itu, gerakan pembaruan ini disebut juga dengan Gerakan Padri.
Para pimpinan Padri terdiri dari sejumlah ulama, di antaranya Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Plobang. Bergabung pula Tuanku nan Renceh dan sejumlah ulama lainnya. Para ulama ini menamakan kelompok mereka sebagai Harimau Nan Salapan. Tuanku nan Renceh dari Kamang, Agam kemudian menunjuk Muhammad Shahab sebagai imam (pemimpin) bagi kaum Padri di Bonjol, yang kemudian lebih dikenal dengan panggilan Tuanku Imam Bonjol (1772-1864). Tuanku aslinya adalah gelar kehormatan Minangkabau untuk guru-guru agama. Pada masa Perang Padri, gelar ini disematkan juga kepada pemimpin-pemimpin utama kaum Padri.
Karena selalu tidak memperoleh kata sepakat dengan kaum adat, pecahlah perang antara kaum Padri dan kaum Adat (wilayah Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya) pada tahun 1803. Kemenangan demi kemenangan diraih kaum Padri. Pada 1815, kaum Padri di bawah Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung, dan terjadi perang di Kota Tangah. Dalam pertempuran ini, Sultan Arifin Murningsyah dan keluarga besarnya terpaksa melarikan diri dan istana Pagaruyung dibakar. Sebagian besar keluarga Kerajaan Pagaruyung akhirnya terbunuh di Tanah Datar, namun Sultan Arifin lolos. Kaum Padri lalu menyebar ke Tapanuli selatan, serta mulai mengislamkan orang- orang Batak yang dianggap sebagai penyembah berhala (masih menganut agama asli). Langkah kaum Padri di wilayah itu terhambat oleh tibanya orang Belanda di Padang pada tahun 1819.
2. Kaum Padri Melawan Belanda-Kaum Adat (1821-1832) Dalam keadaan terdesak, Sultan Arifin Murningsyah berinisiatif meminta bantuan Belanda pada tahun 1821. Permintaan ini disambut Belanda. Akan tetapi, sebagaimana dilakukannya di tempat-tempat lain di Jawa, bantuan ini bersyarat: dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani oleh para penghulu pada tahun 1821, pihak kerajaan menyatakan menyerahkan Minangkabau kepada Belanda dan tidak lagi mempunyai kekuasaan yang nyata.
Pasca perjanjian itu, meletuslah perang kaum Padri melawan Belanda-kaum Adat (1821-1838). Kaum Padri memberikan perlawanan yang sengit. Pada tahun 1825, Sultan Arifin Murningsyah dibunuh kaum Padri, Pada tahun 1825, Belanda memprakarsal perjanjian damal dengan kaum Padri, yang terwujud dengan ditandatanganinya Perjanjian Masang oleh kedua pihak. Alasan utama dibuatnya perjanjian ini adalah: pada saat yang sama, Belanda menghadapi perang yang lebih besar di Jawa, yaitu Perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830). Untuk itu, pasukan Belanda di Sumatera Barat diperintahkan untuk membantu. Tampaknya, bagi Belanda, mempertahankan Jawa lebih mendesak daripada menguasai Sumatera Ditambah lagi dengan dua kenyataan berikut:
· kaum Padri bukanlah lawan yang mudah dikalahkan; perlawanan mereka sangat sengit. Di bawah panji "Perang antara Islam melawan kaum kafir", semangat kaum Padri berkobar-kobar,
· pada saat yang sama, Belanda menghadapi perang perang lain di Eropa, terutama dengan Belgia.
Kaum Padri-Adat Melawan Belanda (1831-1838) Setelah Perang Diponegoro berakhir dan kekuatan Belanda di Jawa pulih, Belanda melanggar Perjanjian Masang dan mencoba menundukkan kembali kaum Padri. Akan tetapi, pada saat yang sama Tuanku Imam Bonjol telah berhasil merangkul kaum Adat dalam sebuah perjanjian damai di Bukit Marapalam (Tanah Datar), yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato atau "Piagam Bukit Marapalam". Perjanjian ini
pada dasarnya merupakan sebuah kompromi antara kaum Padri dan kaum Adat, yang isinya: "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah", yang berarti adat Minangkabau berlandaskan agama Islam, dan agama Islam berlandaskan Al-Quran, Belanda pun menghadapi kaum Padri dan kaum Adat sekaligus.
Menghadapi perlawanan yang lebih besar ini, Belanda menerapkan strategi baru, yaitu memotong garis bantuan ekonomi gerakan perlawanan, yaitu dengan menguasai pesisir barat dan pesisir timur yang merupakan pintu gerbang perdagangan Minangkabau. Strategi itu didukung dengan strategi Bentengstelsel, yang sukses diterapkan dalam Perang Diponegoro. Benteng Fort de Kock di Bukittinggi adalah salah satu benteng yang dibangun Belanda dalam rangka mempersempit gerak maju pasukan Imam Bonjol.
Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan pengumuman yang disebut dengan Plakat
Panjang pada tahun 1833. Isinya antara lain bahwa:
· Kedatangan Belanda ke Minangkabau tidak bermaksud untuk menguasai negeri tersebut.
· Kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan.
· Penduduk Minangkabau akan tetap dipimpin oleh para penghulu mereka dan tidak diharuskan membayar pajak.
· Dalam rangka menjaga keamanan, membuat jalan, membangun
· sekolah, diperlukan biaya. Maka, sebagai ganti atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Belanda untuk hal-hal tersebut, penduduk diwajibkan menanam kopi dan harus menjualnya kepada Belanda.
Plakat ini tidak menyurutkan perlawanan rakyat Minang. Perlawanan terus berlanjut. Lamanya penyelesaian Perang Padri membuat Gubernur Jenderal Belanda, Johannes van den Bosch datang ke Padang pada tanggal 23 Agustus 1833 untuk melihat lebih dekat operasi militer yang dilakukan oleh pasukannya. Van den Bosch kemudian mengambil keputusan dan memerintahkan pasukannya untuk segera menyerang pertahanan Bonjol selambat-lambatnya pada tanggal 10 September 1833. Serangan ke Bonjol berhasil digagalkan bahkan sebagian besar perlengkapan, perbekalan, serta persenjataan (meriam) Belanda berhasil dirampas oleh kaum Padri.
Pada tanggal 16 April 1835, Belanda memutuskan kembali untuk menyerang Bonjol. Serangan Belanda ke Benteng Bonjol berhasil ditahan kaum Padri pada tanggal 16 Juni 1835. Pada tanggal 3 Desember 1836, Belanda kembali melakukan serangan besar-besaran dan berhasil meruntuhkan sebagian Benteng Bonjol. Sebagian keluarga Tuanku Imam Bonjol terbunuh. Kaum Padri masih dapat bertahan bahkan berhasil mengusir pasukan Belanda keluar dari benteng.
Pada awal 1837, Belanda mengutus Cochius, seorang jenderal Belanda yang ahli dalam strategi perang Bentengstelsel untuk memimpin serangan besar-besaran Belanda ke Benteng Bonjol untuk yang kesekian kalinya. Benteng Bonjol dikepung dan diserang dari segala arah selama enam bulan berturut-turut, yaitu sejak tanggal 16 Maret sampai 17 Agustus 1837. Pada tanggal 17 Agustus 1837 itu, Benteng Bonjol secara keseluruhan dapat ditaklukkan. Namun, Imam Bonjol serta beberapa pengikutnya berhasil lolos.
Dalam pelariannya, ia sempat berupaya membangun kekuatan Kaum Padri kembali, tetapi gagal. Dalam kondisi seperti ini, Belanda diundang untuk datang ke Palupuh (Agam), yang dirancang sebagai mengajak Imam Bonjol untuk berunding. Tuanku Imam Bonjol tempat perundingan. Sesampainya di tempat itu, bukannya diajak berunding, Imam Bonjol ditangkap dan dalam kondisi sakit langsung dibawa ke Bukittingi dan selanjutnya ke Padang.
Pada tanggal 23 Januari 1838, ia dipindahkan ke Cianjur lalu ke Ambon. Pada tahun 1839, ia dipindahkan lagi ke Manado dan tetap diasingkan di sana hingga wafatnya pada tahun 1864.
e. Perang Aceh (1873-1904)
Latar Belakang Setelah menguasai Sumatera Barat, Belanda berencana menaklukkan Aceh. Belanda ingin menguasai Aceh dalam rangka mewujudkan Pax Netherlandica, yaitu:
· Menguasai seluruh Nusantara termasuk Pulau Sumatera serta membebaskannya dari segala pengaruh dan intervensi negara-negara lain seperti Inggris, Perancis, dan Amerika Serikat. Pax Netherlandica itu demi kepentingan ekonomi: Belanda tidak mau ada pesaing lain yang mengganggu kebijakan monopolinya di Nusantara termasuk Aceh.
· Memperluas akses bagi pengusaha-pengusaha swasta asing untuk melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia terutama untuk membuka perkebunan dan pertambangan. Dalam kurun waktu itu, Belanda menerapkan kebijakan Pintu Terbuka di Nusantara.
Mencegah terjadinya perang, pada tahun 1873 utusan Belanda menghadap Sultan Mahmud di Kutaraja. Utusan ini menyampaikan tuntutan agar Kesultanan Aceh bersedia tunduk kepada pemerintah Belanda. Namun, Sultan Mahmud menolak, yang kemudian dianggap oleh Belanda sebagai pernyataan perang.
Pada bulan Maret tahun yang sama, Belanda di bawah pimpinan Jenderal J.H.R. Kohler melancarkan serangan pertama langsung ke pusat istana, yaitu di Kutaraja (Banda Aceh), dengan kekuatan 3.000 serdadu. Di luar dugaan, Belanda dipukul mundur dengan korban jiwa yang besar: Jenderal Kohler beserta 80 serdadu tewas. Kegagalan serangan pertama memicu serangan kedua pada akhir tahun yang sama (1873) di bawah pimpinan Mayjen Jan van Swieten. Sebanyak 8.500 orang serdadu, 4.300 orang pelayan dan kuli, serta 1.500 orang pasukan cadangan dikerahkan. Dalam serangan ini, Belanda berhasil menduduki istana.
Meskipun demikian, perjuangan rakyat Aceh tidak berhenti. Sultan Mahmud dan para pengikutnya keluar dari Banda Aceh dan mundur ke wilayah-wilayah pegunungan. Belanda merasa telah memenangkan perang, dan lantas mengumumkan kepada dunia luar bahwa Aceh berhasil dikuasai dan kesultanan dihapuskan. Di tengah perjuangan gerilya, Sultan Mahmud wafat karena kolera. la digantikan oleh Tuanku Muhammad Daud Syah dengan gelar Sultan Ibrahim Mansyur Syah (1875-1907). Meskipun terjadi pergantian pemimpin, perlawanan rakyat Aceh tetap berlangsung dengan sengit.
pelabuhan Aceh dalam rangka mematikan sumber ekonomi dan harus menerapkan strategi baru, yaitu memblokade pelabuhan. Karena sumber ekonominya terancam oleh blokade, para penguasa pelabuhan Aceh mengambil sikap berpura-pura tunduk kepada Belanda sehingga blokade dibuka kembali. Pendapatan yang mereka peroleh kemudian digunakan untuk membantu pasukan Aceh yang berada di pedalaman-pedalaman.
Pada sekitar tahun 1801-an, perlawanan gerilya mulai didominasi oleh para ulama, seperti Teuku Cik Di Tiro (1836-1891) dan sebagian bangsawan seperti Teuku Umar (1854-1899) dan istrinya Cut Nyak Dien (1848-1908). Perlawanan yang konsisten dengan taktik gerilya telah memakan banyak korban jiwa, energi, dan sumber keuangan Belanda. Dalam rangka penghematan, pada tahun 1884-1885 markas besar Belanda di Batavia memerintahkan agar perang dihentikan. Kesempatan ini dimanfaatkan rakyat Aceh untuk berkonsolidasi. Alhasil, banyak wilayah pedalaman akhirnya kembali ke genggaman mereka. Di tengah situasi "damai" itu, pada tahun 1893, secara mengejutkan Teuku Umar dan pasukannya menyerah kepada Belanda. Belanda menyambut gembira, bahkan langsung mengangkatnya sebagai panglima perang. Selain itu, pasukannya diberi senjata serta perbekalan lengkap. Hanya berselang tiga tahun setelah peristiwa tersebut, pada tahun 1896 Teuku Umar dan seluruh pasukannya kembali bergabung dengan rakyat Aceh melancarkan serangan bergerilya terhadap Belanda.
Atas saran C. Snouck Hurgronje (1857-1936), penasehat utama pemerintah kolonial dalam hal masalah Islam, Belanda mengubah strategi. Hurgronje mengusulkan bahwa satu-satunya cara menguasai Aceh adalah meredakan perlawanan yang fanatik dari kaum ulama. Mereka harus dikalahkan. Sementara itu, untuk menjaga kestabilan, pemerintah Belanda harus menjalinkerja sama dengan para uleebalang, yaitu pemimpin adat atau golongan sekuler.
Kali ini, perang dipimpin oleh J.B. van Heutsz (1851-1924). Langkah pertamanya adalah mencari kaum uleebalang untuk bekerja sama. Setelah bersedia, Hurgronje mengajukan suatu kesepakatan politik baru dengan mereka, yang disebut dengan Aceh mengakui kekuasaan Belanda serta tunduk pada perintah-Pernyataan Singkat (Korte Verklaring). Isinya bahwa penguasa perintahnya. Pernyataan yang diperkenalkan pertama kali di Aceh pada tahun 1898 ini kemudian menjadi perjanjian standar yang berlaku untuk seluruh raja-raja di Nusantara. Selanjutnya, raja-raja lokal di Aceh diangkat menjadi semacam bupati seperti di Jawa Perjanjian serta persekutuan Belanda dengan para uleebalang mengakibatkan terjadinya perpecahan dan pertumpahan darah yang lebih besar lagi di antara rakyat Aceh.
Pasca-persekutuan itu, misalnya, Belanda membentuk pasukan marsose, yaitu pasukan gerak cepat untuk menghancurkan kantong-kantong pertahanan rakyat Aceh. Pasukan inilah yang menewaskan Teuku Umar pada tahun 1899 ketika Belanda melancarkan serangan ke Meulaboh. Pada tahun 1903, dibentuk suatu pemerintahan yang lebih stabil yang didasarkan pada persekutan dengan para uleebalang. Pada tahun yang sama (1903), Sultan Ibrahim Mansur Syah atau Tuanku Daud Syah menyerah. Perlawanan dilanjutkan oleh Cut Nyak Dien, dan berakhir ketika Cut Nyak Dien ditangkap tahun 1905, lalu diasingkan ke Sumedang (Jawa Barat) sampai wafatnya tahun 1908. Perlawanan rakyat dengan skala yang lebih kecil terus terjadi setelah itu.
f. Perlawanan Sisingamangaraja XII (1870-1907)
Sebagai akibat dari Perang Padri, pengaruh Belanda juga menembus wilayah Tapanuli. Sejak lama, kaum Padri telah membantu penyebaran Islam di wilayah ini. Meskipun demikian,sebagian besar penduduknya masih menganut agama asli. Kehadiran Belanda memicu apa yang disebut Perang Tapanuli(1870-1907).
Alasan utama meletusnya perang ini adalah Raja Sisingamangaraja XII tidak senang daerah kekuasaannya diperkecil oleh Belanda. Kota Natal, Mandailing, Angkola, dan Sipirok di Tapanuli Selatan dikuasai oleh Belanda. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, sikap ini tidak terlepas dari usaha Belanda mewujudkan Pax Netherlandica. Sampai sebelum perang terjadi, Kerajaan Batak adalah sebuah kerajaan yang merdeka.
Raja Sisingamangaraja XII sendiri dikabarkan tidak menyetujui kehadiran para misionaris, yang saat itu mulai mengembangkan agama Kristen di Silindung, wilayah kekuasaan Raja Sisingamangaraja XII. Oleh karena itu, pada bulan Januari tahun 1878, ia dikabarkan mengultimatum para zending agar segera meninggalkan Silindung. Diberi ultimatum oleh Sisingamangaraja, pada akhir Januari tahun yang sama Nommensen meminta perlindungan Belanda, yang kemudian dijadikan alasan oleh Belanda untuk menaklukkan Tanah Tapanuli.
Akan tetapi, menurut sumber lain, Raja Sisingamangaraja XII, murni menentang kekuasaan Belanda di wilayah kekuasaannya, bukan menentang kehadiran zending. Ia hanya mengingatkan para zending agar tidak menjadi alat kekuasaan Belanda di wilayahnya. Selanjutnya, pada bulan Februari 1878, Sisingamangaraja XII melancarkan serangan terhadap pos pasukan Belanda di Bahal Batu, dekat Tarutung, Tapanuli Utara. Pertempuran merebak sampai ke daerah Buntur, Bahal Batu, Balige, Si Borang-Borang, dan Lumban Julu. Perang berlangsung selama tujuh tahun.
Pada tahun 1894, Belanda melancarkan serangan untuk menguasai Bakkara, pusat kedudukan dan pemerintahan Kerajaan Batak. Akibat serangan ini, Sisingamangaraja XII terpaksa menyingkir ke Dairi Pakpak. Pada tahun 1904, pasukan Belanda di bawah pimpinan G.C. Ernst van Daalen yang semula bertugas di Aceh diperintahkan menuju Tapanuli. Ia berhasil memukul mundur perlawanan Sisingamangaraja XII.
Pada tahun 1907, pasukan gerak cepat Belanda, yaitu Marsose, di bawah pimpinan Kapten Hans Christoffel berhasil menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja XII serta dua orang anaknya. Sisingamangaraja XII dan para pengikutnya berhasil melarikan diri ke hutan Simsim. la menolak tawaran untuk menyerah. Dalam pertempuran tanggal 17 Juni 1907, Sisingamangaraja XII gugur bersama putri dan dua orang putranya. Gugurnya Sisingamangaraja Il menandai berakhirnya Perang Tapanuli.
g. Perlawanan Kerajaan-kerajaan di Bali (1846-1849)
Perang dengan kerajaan-kerajaan di Bali berlangsung dalam tiga dipicu oleh kegigihan raja-raja Bali mempertahankan apa yang tahap, yaitu tahun 1846, 1848, dan 1849. Serangkain perang itu disebut hak tawan karang. Hak Tawan Karang adalah hak yang beserta penumpang kapal-kapal asing yang karam di perairan Bali.
Pada tahun 1844, raja Buleleng merampas kapal Belanda yang secara kebetulan terdampar di Pantai Buleleng. Belanda mengultimatum agar seluruh muatan kapal yang telah dirampas dikembalikan kepada Belanda. Namun, raja Buleleng dan patihnya Gusti Ketut Jelantik tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Pada tahun 1846, Belanda menyerang Bali. Karena kalah persenjataan, pasukan Kerajaan Buleleng yang dipimpin Gusti Ketut Jelantik tidak mampu menahan serangan Belanda. Pasukan Buleleng ditarik mundur ke Jagaraga, sekitar 4 (empat) kilometer ke arah utara Singaraja, ibu kota Kerajaan Buleleng.
Merasa Buleleng telah menyerah, sebagian besar pasukan Belanda ditarik kembali ke Jawa. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh G.K. Jelantik membangun persekutuan dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Karangasem, Klungkung, Mengwi, dan Badung. Dari benteng pertahanannya di Jagaraga (Buleleng), pasukan gabungan kerajaan-kerajaan Bali menyerang pos-pos Belanda di wilayah kerajaan tersebut serta menawan para serdadunya.
Pada tahun 1848, Belanda mengirim kembali tentaranya dan menuntut raja-raja Bali membebaskan para tawanan. Belanda juga memerintahkan pembongkaran benteng-benteng pertahanan yang didirikan rakyat Bali. Perintah ini tidak diindahkan. Belanda lalu berupaya merebut kembali pos-pos pertahanannya yang hancur akibat serangan pasukan raja-raja Bali. Namun, upaya ini mendapat perlawanan yang gigih dari pasukan Bali. Belanda pun terpaksa menarik mundur pasukannya ke kapal.
Pada tahun 1849, Belanda kembali mengirimkan pasukan, kali ini dengan jumlah yang lebih besar daripada sebelumnya. Kota Singaraja diserang dan dalam waktu singkat pusat kota ini dikuasai Belanda. Belanda kemudian menyerang Jagaraga. Di sinilah rakyat Bali bersumpah memerangi Belanda sampai tetes darah penghabisan. Karena sumpah ini, perang tersebut terkenal dengan nama Perang Puputan, yang berarti perang sampai mati.
Pasukan Bali gugur. Belanda kemudian berhasil menguasai Jagaraga, Karena kalah persenjataan dan pengalaman perang, banyak menaklukkan Jembrana, Badung, Klungkung, Karangasem, dan Bangli.
h. Perlawanan Kesultanan Banjar (1859-1905)
Pada tahun 1859, meletuslah Perang Banjar (1859-1905), yaitu perang antara Kesultanan Banjar melawan penjajahan kolonial Belanda. Kesultananan Banjar mencakup wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Alasan terjadinya perlawanan rakyat Banjar antara lain sebagai berikut.
Belanda terlalu banyak campur tangan dalam urusan internal Kesultanan. Campur tangan yang sangat ditentang rakyat Banjar adalah ketika Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai sultan. Kalangan istana dan rakyat Banjar menilai Pangeran Hidayatullah-lah yang lebih berhak menduduki takhta; Belanda memonopoli perdagangan lada, rotan, damar, serta hasil tambang yaitu emas dan intan. Hal tersebut sangat merugikan rakyat dan pedagang Banjar sejak abad ke-17 Rakyat hidup menderita karena beban pajak serta kewajiban kerja rodi membuka jalan dalam rangka mempermudah akses Belanda ke daerah-daerah pertambangan Belanda; Belanda bermaksud menguasai daerah Kalimantan bagian selatan karena di daerah ini ditemukan batu bara; Belanda semakin memperluas wilayahnya di Kalimantan bagian selatan untuk perkebunan dan pertambangan, sehingga wilayah kerajaan menjadi semakin sempit.
Pada tahun 1857, Kesultanan Banjar mengalami konflik internal terkait ahli-waris takhta setelah meninggalnya Sultan Adam pada tahun 1857. Belanda menunjuk Pangeran Tamjidillah (memerintah 1857-1859), cucu Sultan Adam, menjadi sultan. Putra dari Sultan Adam sendiri, yaitu Abdul Rakhman, sekaligus ayah dari Tamjidillah, telah wafat pada tahun 1852. Menurut kalangan istana dan rakyat Banjar, Pangeran Hidayatullah lebih layak menduduki takhta. Alasannya, ibu Tamjidillah bukan dari kalangan bangsawan Banjar.
Tindakan Belanda semakin meresahkan ketika ayahanda Pangeran Hidayatullah, yaitu Pangeran Prabu Anom, ditangkap dan kekuasaan Kesultanan Banjar diambil-alih pemerintah kolonial. Tamjidillah lebih disukai Belanda karena menjanjikan konsesi yang lebih besar. Maka, meletuslah Perang Banjar (1859-1863).
Pada bulan April, pecah perlawanan besar di Banjarmasin, dipimpin oleh Pangeran Antasari, seorang pangeran dari suatu cabang keluarga kerajaan yang haknya telah dicabut pada abad ke-18 dan dua orang pemimpin kaum tani.
Pada tanggal 25 April 1859, Antasari dan rakyat Banjar menyerang perusahaan tambang batu bara Belanda di Pengaron, pos-pos misionaris, serta membunuh orang-orang Eropa yang mereka jumpai di sana. Pangeran Antasari juga menyerang pos-pos Belanda di Martapura, Hulu Sungai, Riam Kanan, Tanah Laut,Tabalong, sepanjang Sungai Barito sampai ke Puruk Cahu.
Untuk meredakan militansi rakyat Banjar, Belanda memaksa Tamjidillah turun takhta pada tahun 1859 dan mengasingkannya ke Bogor, Jawa Barat. Akan tetapi, pada tahun 1860, Belanda menyatakan Kesultanan Banjar dihapuskan dan mengumumkan kekuasaan kolonial yang bersifat langsung. Pada saat yang sama, Belanda mengultimatum Pangeran Hidayatullah agar menyerah, tetapi ultimatum ini ditolak.
Antasari menjadi pusat kesetiaan orang-orang yang anti-Belanda hingga meninggalnya akibat cacar tahun 1862. Pertempuran besar terus berlanjut sampai tahun 1905. Pada tahun itu, Sultan Muhammad Seman dari keluarga Antasari terbunuh. Peristiwa ini mengakhiri garis kepemimpinan raja. Perlawanan rakyat Banjar pun benar-benar berakhir.
C. LAHIRNYA PERGERAKAN NASIONAL
0 komentar:
Posting Komentar